Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Penetapan Harga dengan Sistem Prasmanan Di Saung Kopi Hawwu Kuningan dalam Pandangan Hukum Islam Muhsin Thaha, Muzakkir
Al Barakat Vol 3 No 1 (2023): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v3i1.162

Abstract

Prasmanan adalah sistem pelayanan jual beli makanan dengan cara pembeli mengambil sendiri makanan yang sudah tersusun rapi di atas meja prasmanan. Pembeli bebas mengambil menu apa saja yang sesuai dengan selera masing-masing, dan dibayarkan ketika pembeli telah selesai makan. Dalam prakteknya sistem prasmanan ini belum jelas pada takaran porsi yang seharusnya diambil, sehingga pengambilan porsi atau takaran nya menggunakan cara penaksiran atau perkiraan dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pasti. Adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penetapan harga dengan sistem prasmanan yang terjadi di Saung Kopi Hawwu kecamatan cirendang Kabupaten Kuningan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dengan sistem prasmanan di Saung Kopi Hawwu kecamatan cirendang Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian, pertama, penetapan harga dengan menggunakan sistem prasmanan tergantung dari menu atau paket yang pembeli ambil. Adapun proses sistem pembayaran dilakukan setelah pembeli telah selesai makan. Kedua, ditinjau dari hukum Islam praktek penetapan harga dengan sistem prasmanan diperbolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.
Unsur Gharar dalam Penukaran Kupon yang Diperoleh di Wahana Permainan Muhsin Thaha, Muzakkir; Al Hasan, Rifanida Zakiyatulhaq
Al Barakat Vol 4 No 01 (2024): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v4i01.232

Abstract

Permainan merupakan salah satu kegiatan yang digemari oleh banyak orang dari semua tingkatan usia, salah satunya adalah permainan yang ada pada wahana permainan di Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat. Permainan ini menggunakan akad sewa menyewa namun untuk menarik banyak pengunjung pihak wahana bukan hanya menyewakan mesin permainan namun mereka juga memberikan hadiah. Besaran hadiah sesuai dengan jumlah kupon yang berhasil didapatkan pengunjung sehingga hadiah yang yang didapatkan pun akan berbeda-beda. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan nilai ekonomis dari barang yang didapat, Selain itu terdapat beberapa permainan yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan. Sedangkan dalam Islam untung-untungan atau spekulasi termasuk ke dalam judi (maysir). Dan Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur judi ( maysir) . Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem perolehan kupon yang dapat ditukar dengan hadiah dari wahana permainan di Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat. serta bagaimana ditinjau dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem permainan pada wahana permainan Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis permainan yang sistem permainannya melibatkan pemikiran atau kecerdasan dan yang kedua, jenis permainan yang sistem permainannya hanya mengandalkan terkaan dan keberuntungan. Hukum hadiah dari jenis permainan yang sistem permainannya melibatkan pemikiran atau kecerdasan adalah boleh karena pada sistem permainannya tidak mengandung unsur judi (maysir) sedangkan hukum hadiah yang diperoleh dari jenis permainan yang sistem permainannya hanya melibatkan terkaan dan keberuntungan adalah tidak boleh karena pada sistem perminannya mengandung unsur judi (maysir).
Studi Putusan Hakim tentang Penetapan Isbat Nikah di PA Kuningan : (Studi Kasus No. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng dan No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng) Muhsin Thaha, Muzakkir; Muhamad Yusuf, Rizal
Al Mashalih - Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 01 (2024): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v5i01.238

Abstract

The submission for marriage confirmation (isbat nikah) at the Kuningan Religious Court (PA) is a legal process that tests the validity of a marriage. In this process, several cases resulted in various decisions; some were accepted as in the case with case number Number.414/Pdt.p/2022/PA.Kng and some were rejected as in the case with case number Number.350/Pdt.P/2022/PA.Kng . This study aims to analyze the decisions and considerations of judges in cases Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng and Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng. In addition, this research will also examine the analysis of Islamic law on the decisions and considerations of judges in the two cases. This research uses a qualitative method with the type of field research and is supplemented by library research data in the form of documents of judges' decisions regarding marriage confirmation cases. Data collection techniques using interviews and documentation. The results of this study First, in determination the case Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng, the panel of judges granted the petition for isbat nikah, declared the validity of the marriage between applicant I and applicant II which took place on November 11, 2009, and determined the cost of the case in the amount of Rp. 420,000.00. However, in decision Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng, the panel of judges declared the petition inadmissible and imposed court costs of Rp. 320,000 on the first and second petitioners. Second, the decision in case Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng is considered appropriate and followed the rules of Islamic law because the applicant has fulfilled the conditions and pillars of marriage in Islam and followed the procedures applicable in the Religious Court. As a result, the petition for marriage confirmation submitted was accepted. Meanwhile, in case Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng, the decision of the panel of judges was also considered appropriate and followed Islamic law because the first applicant did not attend the trial, which led to the rejection of the application.
Penetapan Harga dengan Sistem Prasmanan Di Saung Kopi Hawwu Kuningan dalam Pandangan Hukum Islam Muhsin Thaha, Muzakkir
Al Barakat Vol 3 No 1 (2023): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v3i1.162

Abstract

Prasmanan adalah sistem pelayanan jual beli makanan dengan cara pembeli mengambil sendiri makanan yang sudah tersusun rapi di atas meja prasmanan. Pembeli bebas mengambil menu apa saja yang sesuai dengan selera masing-masing, dan dibayarkan ketika pembeli telah selesai makan. Dalam prakteknya sistem prasmanan ini belum jelas pada takaran porsi yang seharusnya diambil, sehingga pengambilan porsi atau takaran nya menggunakan cara penaksiran atau perkiraan dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pasti. Adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penetapan harga dengan sistem prasmanan yang terjadi di Saung Kopi Hawwu kecamatan cirendang Kabupaten Kuningan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dengan sistem prasmanan di Saung Kopi Hawwu kecamatan cirendang Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian, pertama, penetapan harga dengan menggunakan sistem prasmanan tergantung dari menu atau paket yang pembeli ambil. Adapun proses sistem pembayaran dilakukan setelah pembeli telah selesai makan. Kedua, ditinjau dari hukum Islam praktek penetapan harga dengan sistem prasmanan diperbolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.
Unsur Gharar dalam Penukaran Kupon yang Diperoleh di Wahana Permainan Muhsin Thaha, Muzakkir; Al Hasan, Rifanida Zakiyatulhaq
Al Barakat Vol 4 No 01 (2024): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v4i01.232

Abstract

Permainan merupakan salah satu kegiatan yang digemari oleh banyak orang dari semua tingkatan usia, salah satunya adalah permainan yang ada pada wahana permainan di Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat. Permainan ini menggunakan akad sewa menyewa namun untuk menarik banyak pengunjung pihak wahana bukan hanya menyewakan mesin permainan namun mereka juga memberikan hadiah. Besaran hadiah sesuai dengan jumlah kupon yang berhasil didapatkan pengunjung sehingga hadiah yang yang didapatkan pun akan berbeda-beda. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan nilai ekonomis dari barang yang didapat, Selain itu terdapat beberapa permainan yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan. Sedangkan dalam Islam untung-untungan atau spekulasi termasuk ke dalam judi (maysir). Dan Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur judi ( maysir) . Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem perolehan kupon yang dapat ditukar dengan hadiah dari wahana permainan di Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat. serta bagaimana ditinjau dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem permainan pada wahana permainan Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis permainan yang sistem permainannya melibatkan pemikiran atau kecerdasan dan yang kedua, jenis permainan yang sistem permainannya hanya mengandalkan terkaan dan keberuntungan. Hukum hadiah dari jenis permainan yang sistem permainannya melibatkan pemikiran atau kecerdasan adalah boleh karena pada sistem permainannya tidak mengandung unsur judi (maysir) sedangkan hukum hadiah yang diperoleh dari jenis permainan yang sistem permainannya hanya melibatkan terkaan dan keberuntungan adalah tidak boleh karena pada sistem perminannya mengandung unsur judi (maysir).
Studi Putusan Hakim tentang Penetapan Isbat Nikah di PA Kuningan : (Studi Kasus No. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng dan No.350/Pdt.P/2022/PA.Kng) Muhsin Thaha, Muzakkir; Muhamad Yusuf, Rizal
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 5 No. 01 (2024): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v5i01.238

Abstract

The submission for marriage confirmation (isbat nikah) at the Kuningan Religious Court (PA) is a legal process that tests the validity of a marriage. In this process, several cases resulted in various decisions; some were accepted as in the case with case number Number.414/Pdt.p/2022/PA.Kng and some were rejected as in the case with case number Number.350/Pdt.P/2022/PA.Kng . This study aims to analyze the decisions and considerations of judges in cases Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng and Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng. In addition, this research will also examine the analysis of Islamic law on the decisions and considerations of judges in the two cases. This research uses a qualitative method with the type of field research and is supplemented by library research data in the form of documents of judges' decisions regarding marriage confirmation cases. Data collection techniques using interviews and documentation. The results of this study First, in determination the case Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng, the panel of judges granted the petition for isbat nikah, declared the validity of the marriage between applicant I and applicant II which took place on November 11, 2009, and determined the cost of the case in the amount of Rp. 420,000.00. However, in decision Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng, the panel of judges declared the petition inadmissible and imposed court costs of Rp. 320,000 on the first and second petitioners. Second, the decision in case Number. 414/Pdt.P/2022/PA.Kng is considered appropriate and followed the rules of Islamic law because the applicant has fulfilled the conditions and pillars of marriage in Islam and followed the procedures applicable in the Religious Court. As a result, the petition for marriage confirmation submitted was accepted. Meanwhile, in case Number. 350/Pdt.P/2022/PA.Kng, the decision of the panel of judges was also considered appropriate and followed Islamic law because the first applicant did not attend the trial, which led to the rejection of the application.