Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Darmawan, Monica Virga
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3015

Abstract

Laju pertumbuhan teknologi berdampak pada hadirnya sistem transaksi bisnis yang inovatif dan kreatif. Pemanfaatan atas teknologi salah satunya pada transaksi jual beli melalui sistem elektronik (e-commerce) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja keperluan/kebutuhannya. Namun dalam praktiknya, hubungan hukum atara konsumen dan pelaku usaha (produsen) tidak senantiasa berjalan dengan baik, seringkali kegiatan jual beli menempatkan konsumen pada pihak yang akan dirugikan. Mengingat banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen, khususnya dalam transaksi jual beli. Dalam hal dirugikan, konsumen dapat melakukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Eksistensi Dan Aspek Hukum Penyelenggaraan Waralaba Menurut Hukum Positif Di Indonesia Darmawan, Monica Virga; Urbanisasi, Urbanisasi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 22 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10130524

Abstract

Franchising is an exclusive right owned and/or granted to someone to be used and utilized by other parties based on a franchise agreement by providing royalties to the owner of the right. Franchising, which is a business method that has its own characteristics, can cause problems. The research method used in this research is normative juridical. The normative juridical research method is a library legal research conducted by examining library materials or secondary data only, the purpose of the writing is to read the understanding of the existence of the legal aspects of franchising, the results of the writing Franchising is the exclusive right of a person or entrepreneur to a commercial business system to market goods and / or services that have proven successful and can be utilized and / or used by other parties based on a franchise agreement.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Izulkha, Ayesha Tasya; Darmawan, Monica Virga
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1275

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi masalah diskriminasi yang sering dihadapi oleh pekerja dengan disabilitas di tempat kerja, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan. Pertama, hak atas pekerjaan yang layak, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, hak atas penghasilan yang adil, termasuk upah yang sesuai dengan kontribusi pekerja. Prinsip ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan yang menetapkan standar pengupahan minimum, jam kerja yang wajar, serta tunjangan dan fasilitas lainnya. Ketiga, hak untuk bekerja tanpa diskriminasi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Selain regulasi di tingkat nasional, perlindungan hukum juga didukung oleh konvensi internasional, seperti Konvensi ILO tentang Hak-Hak Pekerja Berkebutuhan Khusus (ILO Convention No. 159), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak pekerja disabilitas.