Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Health Education Law Information and Humanities
Dikjaya, Dikjaya
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Edyson, David; Dikjaya, Dikjaya; Rafi, Muhammad
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2936

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia.
Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah Rafi, Muhammad; Dikjaya, Dikjaya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2453

Abstract

Pemerintahan daerah di Indonesia telah melihat perkembangan yang signifikan dalam bidang penerapan otonomi daerah. Dalam hal ini, desa memegang peranan penting sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dari perspektif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai aspek hak-hak sipil, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya. Proses penelitian ini meliputi tinjauan literatur, tinjauan literatur dan berbagai wawancara penting. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah bersifat kompleks, meliputi bidang pembangunan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Namun terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan daerah, seperti kendala sumber daya manusia dan keuangan, serta terbatasnya koordinasi pemerintah daerah/kota. Namun, terdapat juga peluang untuk memperkuat layanan masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas, kemitraan antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Kami berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kekuasaan pemerintah daerah dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pengadaan Tanah Kantor Gubernur Bali Dikjaya, Dikjaya; Hafis, Muhamat
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tindakan pemerintah dalam kasus Ida Ayu Wirasadi dkk. terhadap Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Fokus penelitian mencakup penilaian kepatuhan pemerintah terhadap prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta analisis dasar hukum dan kemungkinan keberhasilan gugatan yang diajukan oleh pihak Ida Ayu Wirasadi dkk. Analisis ini akan mengeksplorasi prosedur pengadaan tanah yang diterapkan, memeriksa apakah hak-hak pihak yang terdampak telah dihormati, dan menilai argumen hukum serta kekuatan gugatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pertanahan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perlindungan hak milik tanah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum dan mekanisme pengadilan dalam kasus ini.
Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Rasji, Rasji; Dikjaya, Dikjaya; Baeha, David Lestarius Immanuel; Rokhim, Akbar Nur
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4640

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas undang undang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melaksanakan pengujian konstitusional, menyelesaikan sengketa, dan melindungi hak-hak konstitusional. Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK Berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berkontribusi signifikan terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi hukum, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti intervensi politik dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran MK. Dengan demikian, MK tidak hanya sebagai penjaga kosntisusi tetapi juga sebagai pengawal keadilan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah Rafi, Muhammad; Dikjaya, Dikjaya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2453

Abstract

Pemerintahan daerah di Indonesia telah melihat perkembangan yang signifikan dalam bidang penerapan otonomi daerah. Dalam hal ini, desa memegang peranan penting sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dari perspektif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai aspek hak-hak sipil, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya. Proses penelitian ini meliputi tinjauan literatur, tinjauan literatur dan berbagai wawancara penting. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah bersifat kompleks, meliputi bidang pembangunan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Namun terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan daerah, seperti kendala sumber daya manusia dan keuangan, serta terbatasnya koordinasi pemerintah daerah/kota. Namun, terdapat juga peluang untuk memperkuat layanan masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas, kemitraan antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Kami berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kekuasaan pemerintah daerah dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.
Co-Authors Baeha, David Lestarius Immanuel Edyson, David Hafis, Muhamat M. Rafi Rasji, Rasji Rokhim, Akbar Nur