Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Hang Tuah Law Journal
Santoso, Inggrid Rosemary
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI CERAI TALAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM) Fitri, Winda; Tampubolon, Theresia; Santoso, Inggrid Rosemary; Aprilia, Vinny; Adiyanto, Adiyanto; Ramadani, Nur Anisa
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6160

Abstract

Perceraian dalam hukum yang digunakan untuk menjelaskan kondisi berakhirnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan. Perceraian dapat meliputi cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kemudian untuk cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Setelah suami dan istri secara sah bercerai, aka nada masa iddah bagi pihak perempuan. Istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh laki-laki, yaitu mut’ah dan nafkah iddah. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara hukum normatif dan menggunakan sumber data sekunder, artikel ini akan membahas tentang bagaimana implikasi cerai talak pada para pihak yang bercerai serta bagaimana pertimbangan hakim terkait pembebanan Mut’ah dan Nafkah iddah dengan menganalisa putusan perkara nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Di mana dalam penelitian diperoleh hasil bahwa apabila seorang istri yang mengajukan perceraian, maka istri wajib membayar biaya perkara di pengadilan dan biaya ganti rugi yang disebut iwadh. Sedangkan seorang suami yang mengajukan perceraian wajib memberikan mut’ah; memberikan nafkah, maskan dan kiswah; melunasi mahar yang terhutang apabila belum melakukan hubungan suami istri; dan memberikan biaya hadlanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Southeast Asia Against Human Trafficking by the Sea: Comparison between Indonesia and The Philippines Santoso, Inggrid Rosemary; Silviani, Ninne Zahara; Febriyani, Emiliya
Hang Tuah Law Journal VOLUME 9 ISSUE 1, APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v9i1.268

Abstract

This study compares efforts to prevent human trafficking (TPPO) via maritime routes between Indonesia and the Philippines. TPPO is a transnational crime involving sexual exploitation, forced labor, and online fraud. This study employs a normative juridical approach, examining the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the ASEAN Plan of Action in both countries. This study is based on a qualitative literature study, utilizing secondary data from both primary and secondary legal sources. The findings indicate that Indonesia has implemented Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, while the Philippines uses the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 and Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Both nations have strengthened maritime patrols and inter-agency coordination, but the effectiveness of law enforcement still faces challenges, such as limited resources and insufficient training. Another issue is the need for enhanced cross-border cooperation. This study recommends strengthening regional collaboration, raising public awareness, and improving victim protection measures. These findings aim to contribute to better TPPO policies in Southeast Asia, especially in Indonesia and the Philippines.
Co-Authors Adiyanto Adiyanto Aprilia, Vinny Febriyani, Emiliya Fitri, Winda Ramadani, Nur Anisa Silviani, Ninne Zahara Tampubolon, Theresia