Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hubungan Hukum Antara Penerbit dan Pengguna E-Wallet Dana Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Arina Nurhasanah; Sri Poedjiastuti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9885

Abstract

Pemanfaatan teknologi sebagai bentuk kemajuan telah menjadi hal yang umum di masyarakat pada era sekarang. Contohnya adalah penggunaan e-wallet sebagai sarana elektronik untuk menyimpan dan mengelola uang. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pengguna dan penerbit e-wallet DANA dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan dihubungkan dengan kasus dan peristiwa yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan penerbit e-wallet DANA dapat dikategorikan sebagai hubungan kontraktual atau perjanjian baku berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian baku merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yang diatur oleh ketentuan umum yang tercantum pada Buku III. Dalam hubungan ini, pengguna dan penerbit e-wallet DANA terlibat dalam perjanjian di mana pengguna memberikan persetujuan untuk menggunakan layanan yang disediakan secara sepihak oleh penerbit. Penerbit e-wallet DANA bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna, baik itu akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sebagai pelaku usaha, penerbit e-wallet juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan produk dan layanan yang ditawarkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penerbit e-wallet DANA berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pengguna jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. The utilization of technology as a form of progress has become common in society in the present era. One example is the use of e-wallets as an electronic means to store and manage money. This thesis aims to analyze the legal relationship between users and the e-wallet provider DANA by referring to the Civil Code. The research method employed is the statutory approach and the conceptual approach, supported by relevant cases and events. This study is a normative juridical research with a descriptive-analytical specification that examines secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research techniques. The research findings indicate that the legal relationship between users and the e-wallet provider DANA can be categorized as a contractual relationship or standard agreement based on Article 1313 of the Civil Code. In the Civil Code, a standard agreement is one form of unnamed agreement regulated by general provisions stated in Book III. In this relationship, users and the e-wallet provider DANA are involved in an agreement in which users give consent to use the services unilaterally provided by the provider. The e-wallet provider DANA is responsible for compensating users for losses suffered, whether due to breach of contract or unlawful acts. As a business entity, the e-wallet provider also has an obligation to ensure the security of products and services offered, in accordance with the provisions of Consumer Protection Law No. 8 of 1999. Therefore, the e-wallet provider DANA is obliged to provide compensation to users in case of any violation of these obligations.
Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Yogyakarta Aura Aulia Putri S.; Sri Poedjiastuti
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i2.2762

Abstract

ABSTRACT-Children are a gift from God that must be safeguarded because they have dignity and human rights that must be protected.  Children with disabilities are at a higher risk of harassment and criminal behavior. This study aims to determine the factors that cause criminal acts of sexual harassment or sexual violence against minors with disabilities in Yogyakarta City, the implementation of law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual harassment or sexual violence against minors with disabilities in Yogyakarta City. Based on the results of the research, the factors that cause sexual harassment or sexual violence based on the cases studied are: The desire factor of the perpetrator, the lack of understanding and education about sex both the perpetrator and the victim, the environmental factors that support the crime, and the low morality of the perpetrator. The implementation of law enforcement against perpetrators of sexual harassment or sexual violence based on Child Protection Law Number 35 of 2014, in the case studied by the author has not been fully implemented because the perpetrator has not been caught due to the absence of more efforts from the authorities to resolve this case. ABSTRAK-Anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga karena memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dilindungi. Anak disabilitas merupakan anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain pada umumnya. Anak penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual berdasarkan kasus yang diteliti yaitu: Faktor keinginan dari pelaku, faktor kurangnya pemahaman dan pendidikan mengenai seks baik pelaku maupun korban, faktor lingkungan yang mendukung kejahatan tersebut terjadi, dan faktor rendah nya moralitas pelaku. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual berdasarkan Undang-undag Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dalam kasus yang diteliti oleh penuls belum erlaksana dengan sepenuhnya dikarenakan pelaku hingga sekarang belum tertangkap karena tidak adanya usaha lebih dari aparat untuk menyelesaikan kasus ini).