Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dasar konstitusional dan TUPOKSI Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan ishak, dhafin riyasy; Riswanih, Ira
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan yudikatif di Indonesia. KY, sebagai pilar kekuasaan yudikatif, memiliki dasar konstitusional yang memberikan legitimasi pada wewenangnya dalam seleksi, promosi, dan pengawasan hakim. Serta menyoroti kompleksitas klasifikasi kekuasaan KY, meskipun umumnya lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga yudikatif, tetapi lembaga ini memiliki aspek-aspek yang mencerminkan sifat eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif serta analisis-deskriptif diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pengawasan, transparansi, dan kerjasama dengan lembaga lain, serta menjadi fokus perbaikan, dengan harapan KY dapat lebih efektif dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia.
Dasar konstitusional dan TUPOKSI Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan ishak, dhafin riyasy; Riswanih, Ira
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.456

Abstract

Artikel ini membahas peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan yudikatif di Indonesia. KY, sebagai pilar kekuasaan yudikatif, memiliki dasar konstitusional yang memberikan legitimasi pada wewenangnya dalam seleksi, promosi, dan pengawasan hakim. Serta menyoroti kompleksitas klasifikasi kekuasaan KY, meskipun umumnya lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga yudikatif, tetapi lembaga ini memiliki aspek-aspek yang mencerminkan sifat eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif serta analisis-deskriptif diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pengawasan, transparansi, dan kerjasama dengan lembaga lain, serta menjadi fokus perbaikan, dengan harapan KY dapat lebih efektif dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia.
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK GENERASI MUDA Ishak, dhafin riyasy; Jacynta Shalehafilah; Devina Mayra Purnama; M Dhika Adrian; Rasid Hidayat; Sri Rizka Novi Anggraeni M
DE'RECHTSSTAAT Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v8i2.8073

Abstract

This article is entitled Anti-Corruption Education for the Young Generation, the younger generation can have anti-corruption properties, where corruption is a dangerous disease in our beloved homeland, the impact of this corruption is very large, because of that corruption is also categorized as Extra Ordinary Crimes, the impact is not only to the public, but also to the existing system in the government, broadly speaking we instill anti-corruption values in this article, as well as anti-corruption prevention methods such as education, and cultivating an anti- corruption mindset itself, we allrealize that corruption cases in Indonesia there are so many, in fact almost every day and every moment of corruption cases appear on the surface of our homeland, setting an inappropriate punishment is a feature of the breakdown of our government system, where all of it must be revised, and also the punishment for corruptors should be the most severe among the crimes committed. others, in order to create a deterrent effect and, prevent our young generation from committing acts of corruption.