Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Solikin, Ma’rifatus
Unknown Affiliation
Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak Yang Melakukan Pernikahan Sirih Ditinjau Berdasarkan Kuhperdata Anugerah Ferdianto, Rafi; Septian Wahyu Prakoso, Muhammad; Solikin, Ma’rifatus
Jurnal Syntax Fusion Vol 3 No 01 (2023): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v3i01.244

Abstract

Pernikahan adalah aspek kehidupan yang sakral karena harus mematuhi standar dan aturan masyarakat. Dengan berbagai justifikasi, pernikahan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kawin lari, kawin kontrak, dan kawin pilihan masyarakat. Pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki beberapa dampak yang merugikan bagi stabilitas unit keluarga. Hanya anak-anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak mempunyai ikatan hukum dengan orang lain selain ibu dan keluarganya saja yang dikenai akibat hukum dalam suatu perkawinan. Jika seorang suami atau ayah biologis gagal menafkahi istri dan anak-anaknya, istri dan anak-anak tersebut tidak memiliki jalan hukum untuk menegakkan hak keuangan mereka atau membagi aset pasangan tersebut. Semua harta milik pasangan dianggap sebagai harta bersama menurut KUH Perdata, tetapi menurut UU Perkawinan, hanya harta yang diperoleh selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama. Hadiah dan warisan adalah satu-satunya milik penerima kecuali jika disepakati lain oleh para pihak. Jika terjadi perceraian, masing-masing pasangan berhak atas setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menentukan berapa banyak masing-masing individu akan mewarisi, harta bersama yang terkumpul selama perkawinan dikalikan dengan setengah (½). Namun, jika ada akad nikah, harta pasangan tetap terpisah (gono-gini). Selain itu, kata harta gono-gini tidak ada dalam Islam dalam bentuknya yang sekarang. seluruh harta suami. Sejalan dengan hukum properti Islam yang relevan, setiap mantan pasangan memiliki hak atas properti perkawinan jika terjadi perceraian.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L DITINJAU DARI UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN: Studi Putusan Nomor :38/Pid.Sus/2022/PN Mlg Solikin, Ma’rifatus; Sutrisno, Sutrisno
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i3.335

Abstract

Hard drugs are currently easily circulating in the community. Various types of hard drugs are obtained by the community due to irresponsible parties. This causes hard drugs, especially double L pills, to be very easy to consume and abuse. This study aims to find out what laws apply in Indonesia regarding the abuse of double L pills and to find out what efforts are made by drug abusers of doubel L pills. The type of research used in this research is empirical juridical with a conceptual approach, legislative approach and case approach. Primary data and secondary data are obtained by observation, interview, and literature study. The method of data analysis in this research is deductive data analysis method, which uses a way of explaining about related data and has a general nature to determine conclusions that have a special nature. The result of this research is that sanctions that can be applied to double L pill abusers if the abuser of double L pills is only limited to consumption without other purposes, the perpetrator cannot be convicted. This is due to the absence of regulations governing the criminalization of people who consume hard drugs double L pills. The abused double L pills will be confiscated by the prosecutor's office and then destroyed. Law enforcers have preventive efforts in the form of legal counseling to overcome the abuse of double L pills
Co-Authors Anugerah Ferdianto, Rafi Septian Wahyu Prakoso, Muhammad Sutrisno, Sutrisno