Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Research Review Quarterly Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Djawie, Muh. Fauzan Anbarha S
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Higher Education and Sexual Violence: Affirming the Rights of Victims in Indonesian Legal System Djawie, Muh. Fauzan Anbarha S; Pakan, Vierre Dharma
Law Research Review Quarterly Vol 9 No 3 (2023): Contemporary Issues in Crime and Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v9i3.65950

Abstract

Sexual Violence Crimes are all acts that meet the elements of a criminal act as regulated in this Law and other acts of sexual violence as regulated in the Law as long as it is stipulated in this Law. Sexual violence is one of the crimes of sexual violence that often occurs in Indonesian society and even in the world. Sexual violence does not only occur in the public sphere but often occurs in the family sphere. Where family and home should be the safest shelter, but the bad things actually come from home and family. The purpose of this study is to analyze how the victimization study of the protection for victims of sexual violence that often occurs. From the victim herself, the lack of courage to tell about the sexual violence that has been experienced is one of the obstacles to proceeding the case to the authorities. The feeling of not being brave is also influenced by the community's thinking that victims of sexual violence are a disgrace. In juridical considerations, the judge looks for criminal elements and then looks at the facts at trial, how the victim decides what will happen to the victim and the perpetrator. Psychological trauma to the victim must also be healed even if he is a long-term worker with the help of psychologists and psychiatrists.
Completion of UPTD BPBTP Land Tenure by the Community at the Maligano Main Seed Hall, Southeast Sulawesi Province Djawie, Muh. Fauzan Anbarha S; Suhadi
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i2.8318

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak dan tanpa izin merupakan masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menjadi landasan hukum utama yang melarang penggunaan tanah oleh pihak yang tidak memiliki hak yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi eksisting penguasaan tanah UPTD BPBTP yang dikuasai oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara; (2) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah UPTD BPBTP oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara; (3) Mengetahui penyelesaian terhadap penguasaan tanah UPTD BPBTP oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu, pengumpulan, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kondisi eksisting penguasaan tanah BBU Maligano yang secara fisik dikuasai oleh UPTD BPBTP dengan alas hak pakai seluas 9,75 Ha dikuasai oleh masyarakat tanpa hak dan tanpa izin seluas 8 Ha yang digunakan untuk menanam tanaman tahunan seperti jati, kelapa, mete dan pembangunan 1 rumah tinggal. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah UPTD BPBTP adalah kurangnya anggaran dan sumber daya UPTD BPBTP untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap lahan. (3) Penyelesaian yang dilakukan terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat dengan melakukan musyawarah sehingga masyarakat bersedia keluar dengan berbagai syarat.
Co-Authors Pakan, Vierre Dharma Suhadi