Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN PENTING TEKNOLOGI DIGITAL BLOCKCHAIN DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS KORUPSI PENGGELAPAN SURAT BERHARGA Moch. Ravy Mauludy Baza; Moh. Agil
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.524

Abstract

Keresahan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah akibat banyak sekali oknum pemerintah yang melakukan tindak korupsi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya optimalisasi kasus korupsi di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan berkembang pesat saat ini. Kehadiran sebuah teknologi tersebut membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka korupsi terhadap pengelolaan keuangan di Indonesia. Kehadiran Blockchain Open Ladger System memberikan sebuah solusi untuk pengelolaan keuangan dalam rangka mengurangi angka korupsi di Indonesia. Penulisan artikel ini mengacu kepada uraian permasalahan diatas dengan menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dalam era society 5.0. Metode yang digunakan yaitu literature review yang bersumber kepada penelitian terdahulu. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa Blockchain Open Ladger System merupakan sistem yang bergerak dalam proses transparansi pengelolaan keuangan. Dalam sistem ini masyarakat dapat mengetahui dengan jelas arah perputaran anggaran keuangan negara yang berjalan sehingga apabila terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian akan dapat langsung terdeteksi pelaku atau permasalahannya.
PERANAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA SEBAGAI LEGALITAS DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT MIKRO Dipta Ascarya Agung; Moch. Ravy Mauludy Baza
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2147

Abstract

Penelitian ini membahas peranan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta sebagai bentuk legalitas dalam proses perjanjian kredit mikro. Kredit mikro merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh akses modal melalui lembaga keuangan. Agar pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum, diperlukan dokumen otentik yang disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris dan PPAT. Notaris berperan dalam menyusun akta perjanjian kredit, mengesahkan tanda tangan para pihak, serta menerbitkan covernote sebagai surat keterangan sementara. Di sisi lain, PPAT memiliki kewenangan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan melakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke kantor pertanahan sebagai bentuk pengikatan jaminan secara hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran keduanya sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit mikro. Kendati demikian, masih terdapat kekosongan norma terkait status hukum covernote, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antara notaris, PPAT, dan lembaga keuangan guna menjamin proses pembiayaan mikro berjalan sesuai prinsip legalitas. Penelitian ini menekankan pentingnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum dalam rangka menciptakan sistem kredit mikro yang tertib, aman, dan berkeadilan.