Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENDANAAN BOOTSTRAP UNTUK MENDORONG SUSTAINABILITY BISNIS PADA UKM PENGOLAHAN KERUPUK IKAN HARUAN DI LAHAN BASAH KALIMANTAN SELATAN Widyarfendhi; Dalimunthe, Fahmi Roy
JWM (JURNAL WAWASAN MANAJEMEN) Vol. 11 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jwm.v11i2.243

Abstract

Snakehead fish (haruan) is one of the favorite fish commonly consumed by people in South Kalimantan. However, the condition of supply, where the majority comes from catches, makes the price of this fish fluctuate, and it is not uncommon for the price to soar. Availability of supply and price volatility are obstacles faced by SMEs processing haruan fish crackers. To ensure continuous production, the availability of bootstrap funding is expected to reduce problems with the availability of raw material supplies due to price fluctuations. This study aims to analyze: (1) how the application of bootstrap funding to SMEs processing haruan fish crackers in South Kalimantan, and (2) how the bootstrap funding strategy can affect the business sustainability of SMEs processing haruan fish crackers in South Kalimantan. Information collected through questionnaires and interviews from 30 samples of Haruan cracker processing SMEs in South Kalimantan, which was then analyzed using a quantitative approach with SEM PLS. The results of this study indicate that, of the seven alternative bootstrap funding methods, asset management and customers are the two sources of bootstrap funding that have a negative effect on business sustainability. Other sources consisting of employees, owners, suppliers and networks, have no effect on business continuity even though they have a positive direction.
Kriteria Aspek Ekonomi dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan Widyarfendhi
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v1i1.2

Abstract

Pengadaan barang/jasa Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional utamanya dalam upaya mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa yang dilakukan diarahkan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya (value for money), meningkatkan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan penggunaan produk lokal. Manfaat sebesar-besarnya artinya tidak hanya berorientasi pada harga termurah, tetapi nilai terbaik yang diperoleh. Harga yang lebih mahal mungkin merepresentasikan kualitas yang tinggi, biaya lanjutan yang rendah, dan nilai uang yang lebih baik. Secara lebih spesifik, setiap negara tentunya memiliki prioritas masing-masing atas upaya berkelanjutan, khususnya dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan (PPB). Hal ini didasarkan pada kondisi saat ini yang telah dicapai dan hal apa saja yang harus menjadi perhatian di masa yang akan datang bagi mereka. Secara umum, tujuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 relevan dengan berbagai kriteria ekonomi.