<![CDATA[Artikel ini membahas tentang keterlibatan civil society dalam gerakan politik pendukung kotak kosong, yang dikenal dengan GERAM Pati dalam pilkada kabupaten Pati tahun 2017. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana cara GERAM Pati berkompetisi untuk memenangkan kotak kosong dalam pilkada kabupaten Pati. Fenomena ini menarik, karena kabupaten Pati merupakan satu-satunya daerah yang memiliki pendukung kotak kosong dan menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perolehan suara kotak kosong di kabupaten Pati adalah sebesar 25,48% dari total jumlah DPT pilkada Pati tahun 2017 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sembilan daerah lain yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Kerangka pikir yang digunakan adalah peran civil society untuk memenangkan kotak kosong dalam pilkada kabupaten Pati. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisa perumusan regulasi, terkait kotak kosong yang pada praktiknya dilaksanakan secara contested democracy, namun infrastruktur yang dibangun masih uncontested democracy. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data bersumber dari buku, jurnal, regulasi, keputusan badan peradilan, keputusan internal KPU, serta wawancara dengan pihak terkait. Temuannya, upaya GERAM Pati memenangkan kotak kosong melalui kampanye serta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilkada mengalami kegagalan. Artikel ini menyimpulkan perlu untuk mengakomodir regulasi terkait keterlibatan civil society dalam kampanye dan penyelesaian sengketa hasil pilkada.]]>
