<![CDATA[Abstract. The availability of public green open space (RTHP) plays a vital role in maintaining environmental quality and promoting social well-being in urban areas. However, in Sukarame Subdistrict, Bandar Lampung City, the current provision of RTHP accounts for only 0.19% of the total area, which falls significantly below the national standard of 20%. This article aims to analyze the need for RTHP based on land area and population, and to identify potential locations for future development. The study applies a quantitative-spatial approach utilizing secondary data analysis, satellite image interpretation, and GIS-based spatial mapping through Google Earth and ArcGIS. Key aspects analyzed include existing land use, land ownership status from the BhumiATR platform, and physical land conditions. The results indicate that the ideal requirement of RTHP ranges from 44.9 to 53.2 hectares, while the identified potential land area only reaches 1.07 hectares across nine sites. The dominance of privately owned land presents challenges in the allocation of new RTHP areas. Therefore, the study recommends an integrated land acquisition strategy prioritizing government-owned land and promoting collaborative, adaptive planning to support sustainable urban environments. Abstrak. Ketersediaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Namun, di Kelurahan Sukarame, Kota Bandar Lampung, luasan RTHP yang tersedia hanya mencapai 0,19% dari total wilayah, jauh di bawah standar nasional sebesar 20%. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan RTHP berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, serta mengidentifikasi lokasi potensial penyediaan RTHP yang layak dikembangkan. Pendekatan analisis yang digunakan mencakup pengolahan data sekunder, interpretasi citra satelit, serta pemetaan spasial berbasis perangkat lunak Google Earth dan ArcGIS. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi penggunaan lahan eksisting, status kepemilikan lahan dari platform Bhumi ATR, serta kondisi fisik lahan. Hasil studi menunjukkan bahwa kebutuhan ideal RTHP di Kelurahan Sukarame mencapai 44,9–53,2 hektar, sementara lahan potensial yang berhasil diidentifikasi hanya seluas 1,07 hektar yang tersebar di sembilan lokasi. Dominasi kepemilikan hak milik pribadi menjadi tantangan dalam perencanaan pengadaan lahan RTHP. Oleh karena itu, disarankan adanya integrasi kebijakan pengadaan lahan RTHP dengan prioritas pada lahan milik pemerintah dan pendekatan perencanaan yang kolaboratif dan adaptif dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial perkotaan.]]>
