Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal JURISTIC (JuJUR) The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Journal Iuris Scientia
Berliana Adinda Ayu Puspita
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perspektif Hukum Terkait Medical Tourism Di Indonesia Puspita, Berliana Adinda Ayu
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4743

Abstract

Globalisasi juga menyebabkan tren baru yaitu medical tourism, yaitu perjalanan seseorang ke luar negeri untuk tujuan mendapatkan perawatan kesehatan baik general chcek up,treatment, maupun rehabilitasi, biasanya ini dilakukan oleh pasien dari negara berkembang mencari pelayanan medis ke negara maju untuk mendapatkan kualitas pelayanan berteknologi tinggi.  Perdagangan jasa kesehatan Indonesia dibatasi oleh serangkaian kendala kebutuhan, regulasi, dan infrastruktur sistem kesehatan domestik dan hubungan antarapara pemangku kepentingan utama, terutama para pemangku kepentingan di sektor perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Medical aesthetic tourism yang tidak memenuhi standar pelayanan medis sering terjadi dalam bisnis layanan kecantikan dan ini menjadi salah satu target yang akan dicapai negara-negara yang dituangkan dalam Sustainable Goals Development (SDGs) tahun 2015-2030 yaitu pada tujuan pembangunan berkelanjutan poin 3 yaitu memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua di segala usia kehidupan sehat dan sejahtera secara global. Di Indonesia, perlindungan data rekam medis diatur dalam beberapa peraturan tersendiri diantaranya Peraturan Menteri, undang-undang, dan peraturan lainnya yang tersebar dalam kode etik rekam medis bagi penyelenggara pelayanan kesehatan. Undang-undang tentang rekam medis di Indonesia belum secara tegas mencakup pemindahtanganan data rekam medis, hak retensi, penanggulangan kebocoran data, dan pihak yang berwenang menangani data yaitu pengendali data dan pengolah data. Sebagaimana diatur dalam GDPR, pengontrol data harus memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan penggunaan data dan cara memproses data, sedangkan pemroses data yang bekerja atas nama pengontrol data hanya memiliki kewenangan untuk memproses data, yang biasanya dialihdayakan Pekerjaan.
The Role of Civil Law in Legality Transactions E-Commerce Berliana Adinda Ayu Puspita
The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Vol. 1 No. 2 (2022): The International Conference on Education, Social Sciences and Technology
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/icesst.v1i2.443

Abstract

Sales and purchase agreements that occur electronically between sellers and buyers create online buying and selling. Internet and social media users in Indonesia, online E-Commerce businesses are increasingly growing. E-Commerce is business activities involving consumers, manufacturers, service providers and intermediaries using computer networks, namely the internet. E-Commerce users are also of various ages, because there are many conveniences when shopping online, just open the desired E-Commerce application, choose the items you buy and the goods arrive as desired within a few days. The increasing number of online buying and selling has indirectly influenced changes in legal regulations. The rules that apply in Indonesia are still unclear regarding electronic buying and selling. This is due to the fact that the conditions necessary for the validity of an electronic agreement have not been specifically regulated. The aim of this research is to determine the validity of electronic contract agreements in E-Commerce transactions in terms of civil law. In this research, normative research methods were used. This method involves processing data from legal regulations and applying rules or norms as the basis for research. Research results Electronic documents are binding and recognized as valid evidence to provide legal certainty regarding the operation of electronic systems and electronic transactions, especially for proof and related to legal actions carried out through electronic systems
DINAMIKA PELAKSANAAN HUKUM DI MASYARAKAT : KASUS KRIMINALISASI PEMULUNG Adinda Ayu Puspita , Berliana
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 1 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i1.11

Abstract

Pesoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Namun disayangkan penegakan hukum kita lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Contoh kasus terkait permasalahan penegakan hukum di Indonesia adalah kasus kriminalisasi pemulung, dengan rekayasa kasus kepemilikan ganja. PN Jakpus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Chairul Saleh seorang pemulung yang dituduh memiliki ‎ganja seberat 1,6 gram. Penelitian ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan penegakan hukum di dalam negara hukum dan apakah dampak dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunde. Dalam hal ini adalah berita yang terjadi di tahun 2010 dimana terjadi kriminalisasi pemulung yang dipaksa mengakui kepemilikan ganja oleh sejumlah oknum polisi. The legalization can be seen from the cutting down of law enforcement in people's lives, so that people are more familiar with the law sharply downwards and above. In fact, the law is held to bring justice, kindness, and partiality to the interests of the wider community. But it is unfortunate that our law enforcement is more oriented towards the interests of the powerful than the interests of the people. An example of a case related to law enforcement problems in Indonesia is a case of criminalization of waste pickers, with the engineering of a marijuana possession case. PN Jakpus on May 3, 2010 sentenced Chairul Saleh to free a scavenger accused of possessing 1.6 grams of marijuana. This research discusses what is meant by law enforcement within the country of law and what is the impact of law enforcement problems in Indonesia. This research uses normative juridical research methods, namely literature law research which is carried out by examining library materials or sekunde data. In this case, it is news that occurred in 2010 where there was a criminalization of scavengers who were forced to admit possession of marijuana by a number of police officers
Co-Authors