<![CDATA[Perkawinan dini menjadi salah satu fenomena sosial yang terus terjadi di Indonesia. Latar belakang sebagai kota metropolis yang sarat dengan identitas sosial budaya yang heterogen, dan di lain sisi perkembangan dan tantangan masyarakat yang dinamis sejalan dengan laju modernisasi dan globalisasi menjadikan isu perkawinan dini Kota Surabaya dapat merepresentasikan kompleksitasnya. Peneliti memetakan peran aktor (stakeholder) mulai dari unsur masyarakat seperti orang tua, remaja, Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur pemerintah seperti Pengadilan Agama, DP5A Kota Surabaya, Kementerian Agama Perwakilan Kota Surabaya, KUA, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Melalui serangkaian studi literasi, observasi, wawancara dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa 80% perkawinan dini di tahun 2020 dan 2021 terjadi di saat kondisi tidak sedang hamil sedangkan 20% dengan kondisi hamil diluar nikah. Kondisi-kondisi tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor yang saling berkelindan mulai dari faktor pemahaman agama dan budaya yang konservatif, budaya globalisasi, rendahnya partisipasi pendidikan dan tuntutan ekonomi. Kemudian setidaknya ada tiga persoalan, pertama terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi perempuan. Kedua, belum adanya sinergitas yang terstruktur, sistematis, dan masif antar pemangku kebijakan dan masyarakat terkait pencegahan perkawinan dini. Ketiga, belum adanya sosialisasi, edukasi dan advokasi secara kontinyu dan menyasar pada masyarakat secara langsung terutama dari pemerintah.]]>
