Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Public Policy Journal Karimah Tauhid
Elfito, Fidya Arzita
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Inovasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Online Elfito, Fidya Arzita; Zidane, Muhamad Rafi Diaz; Gladys Marsha Brata; Kevin Ginaldo; Rayhan Cahya Nugraha; Wahyudin, Cecep; Euis Salbiah
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11717

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, transformasi digital terhadap pelayanan publik perlu dilakukan. Inovasi online pada pelayanan pemungutan pajak bumi dan bangunan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sppt dalam bentuk elektronik. Akan tetapi, masyarakat yang lanjut usia atau belum melek teknologi memiliki kendala dalam mengakses aplikasi atau website e-sppt. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi inovasi pelayanan pajak bumi dan bangunan berbasis online dan cara mengatasi hambatan-hambatan yang dialami. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisa data menggunakan model Miles and Huberman, serta dalam keabsahan data dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara tulisan dengan kenyataan di lokasi penelitian. Teori penelitian menggunakan teori atribut inovasi menurut Rogers dengan hasil penelitian menunjukkan a) penerapan e-sppt memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam mengunduh dan memiliki arsip dokumen tahun sebelumnya, b) terdapat kesesuaian terhadap inovasi sebelumnya, c) kerumitan dirasakan oleh masyarakat lansia, d) telah dilakukan uji coba selama dua tahun masa transisi, e) penggunaan tampilannya mudah diamati. Dalam mengatasi masalah, disediakannya petugas untuk membantu masyarakat yang kebingungan dan memberikan alternatif untuk menggunakan mobil keliling layanan pajak.
Implementasi Reformasi Birokrasi Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Penelitian Elfito, Fidya Arzita; Seran, Gotfridus Goris; Hernawan, Denny; Ramdani, Faisal Tri
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.14017

Abstract

Perizinan di pemerintahan daerah sering menjadi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Proses perizinan seperti surat rekomendasi izin penelitian sebagai bentuk pelayanan publik administrasi memerlukan bolak-balik persetujuan dan waktu yang lama, mempengaruhi kemudahan akses bagi pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi reformasi birokrasi dalam pelayanan surat rekomendasi izin penelitian di Bakesbangpol Kabupaten Bogor. Fokus utamanya adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam prosedur pelayanan publik setelah terjadinya perubahan struktur organisasi menjadi badan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dianalisis menggunakan dimensi reformasi birokrasi: kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem/prosedur, untuk mengevaluasi implementasi reformasi dalam pelayanan surat rekomendasi izin penelitian. Implementasi reformasi birokrasi di Bakesbangpol Kabupaten Bogor terbukti menghasilkan perubahan signifikan, terutama dalam efektivitas struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemahaman SOP oleh masyarakat, yang diatasi dengan komunikasi langsung dan penggunaan teknologi seperti Tanda Tangan Elektronik untuk mempercepat proses perizinan. Reformasi birokrasi di Bakesbangpol Kabupaten Bogor telah memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan mengoptimalkan struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam memperjelas SOP dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mitigation of Sosial Conflict in the Implementation of the 2024 Simultaneous Regional Elections in Bogor Regency Elfito, Fidya Arzita; Rahmawati, Rita; Apriliyani, Neng Virly
Public Policy Journal Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i2.2976

Abstract

This study aimed to determine how social conflict mitigation was implemented in the 2024 Simultaneous Regional Elections in Bogor Regency, including identifying obstacles and efforts from various related institutions. The background of this study was based on the high potential for election vulnerability in West Java Province based on the Election Vulnerability Index (IKP) of Bawaslu RI, with Bogor Regency categorized as moderately vulnerable. This study used a quantitative descriptive method with a disproportionate stratified random sampling technique for employees and simple random sampling for the community, with 145 respondents. Data were collected through literature studies, observations, interviews, documentation, and questionnaires and analyzed using the Weight Mean Score (WMS) method based on the seven dimensions of the Collaborative Conflict Resolution theory. The results of the study showed that social conflict mitigation was categorized as "Good" according to employees (average score 4.17) and the community (average score 3.82). Mitigation strategies were carried out by mapping vulnerable polling stations, security simulations, coordination between institutions, and socialization with the community. The obstacles faced include technical coordination, limited training of party cadres, and challenges of media neutrality. Mitigation efforts were carried out through internal training, information verification, and cross-institutional communication. This study emphasized the importance of multi-party collaboration in creating peaceful and participatory regional elections in conflict-prone areas.
Co-Authors Apriliyani, Neng Virly Denny Hernawan, Denny Euis Salbiah Gladys Marsha Brata Kevin Ginaldo Ramdani, Faisal Tri Rayhan Cahya Nugraha Rita Rahmawati Solly Aryza Wahyudin, Cecep Zidane, Muhamad Rafi Diaz