Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengelolaan Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) Dalam Pengajuan Honor Panwascam Ke Bawaslu Kabupaten Jember Mariyatul Nur Afifa; Diana Masita; Itsbat Ubaydillah; M. F. Hidayatullah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 2 (2024): GJMI - FEBRUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i2.344

Abstract

Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Analisis Risiko Dan Pengelolaaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba’i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota Annisa Nur’aini Widya Sari; Aisyah Asshidiqiyah; M. F. Hidayatullah
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): GJPM - JANUARI s/d JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v2i1.288

Abstract

Akad Ba’i Al-Wafa merupakan salah satu kontrak atau akad jual beli pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Perkembangan produk-produk yang semakin meluas tidak luput dari risiko yang ada. Semakin berkembang semakin besar pula risiko yang ada. Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ditemukan permasalahn yakni risiko kredit. Risiko ini bisa terjadi akbiat dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan angsuran. Karena inilah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota harus memiliki manajemen risiko untuk meminimalisir risiko tersebut dengan mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta menerapkan prinsip 5c+1s.
Islamic Governance dalam Tata Kelola Bisnis Pesantren: Model Konseptual Keberlanjutan Ekonomi Lembaga Abd Adim; M. F. Hidayatullah; Abdul Wadud Nafis
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI Vol. 4 No. 3 (2026): Juli: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jmbe-itb.v4i3.4257

Abstract

Islamic boarding schools (pesantren) are no longer viewed solely as religious educational institutions but also as socio-economic entities that play a strategic role in community empowerment and the development of the Islamic economy. The emergence of various pesantren business units, including Islamic cooperatives, Islamic microfinance institutions, agribusinesses, and service enterprises, reflects the transformation of pesantren into productive and economically independent institutions. However, many pesantren continue to face challenges in achieving economic sustainability, including weak governance systems, limited managerial professionalism, inadequate human resources, and excessive dependence on charismatic leadership. This study aims to develop a conceptual model of pesantren business governance based on Islamic governance principles to achieve institutional economic sustainability. Using a qualitative approach and library research method, this study analyzes relevant literature on pesantren economics, Islamic governance, sustainability, and risk management. The findings indicate that sustainable pesantren economic development requires the integration of Islamic governance values, namely amanah (trustworthiness), transparency, justice, and maslahah (public benefit), with modern management systems and comprehensive risk management practices. The study proposes a conceptual governance framework linking pesantren resources, sharia governance, professional management, and risk mitigation as key determinants of economic independence and institutional sustainability. This framework is expected to provide strategic guidance for strengthening pesantren-based economic development in a sustainable and socially beneficial manner.