Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik
Rio Ananda Andriana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran Negara dalam Menangani Kelompok Kriminal Beresnjata (KKB) Papua Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Ham di Indonesia. Rio Ananda Andriana; Pramesti Ratu Fiqih; LM. Alif Pratama
DEFENDONESIA Vol 7 No 1 (2023): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v7i1.127

Abstract

Peran negara sangat dibutuhkan ketika terjadi konflik separatisme yang dapat meruntuhkan NKRI. Salah satu contohnya adalah seperti yang sedang terjadi di Papua, di mana Kelompok Kriminal Bersenjata di sana terus mengintervensi untuk memerdekakan kelompok mereka dari negara Indonesia, konflik yang disebabkan oleh KKB ini terus mengguncang Papua, banyak korban yang telah berjatuhan dari pihak sipil maupun aparat penegak hukum. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penting untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dibarengi dengan kehati-hatian, karena permasalahan KKB di Papua ini sangat sensitif. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan cara penelitian hukum melalui kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dari penelitian terdahulu, serta permasalahan dalam penelitian ini adalah masih eksisnya KKB di Papua, yang mana setiap kebijakan hukum sangat penting untuk selalu dilibatkan dan diperhatikan dalam penanganan kasus KKB di Papua, karena kebijakan hukum adalah hal mendasar untuk melakukan langkah penyelesaian-penyelesain berikutnya. Pada dasarnya berbagai aturan hukum di Indonesia sudah secara tidak langsung dapat memberikan ruang dalam penanganan KKB. Dalam hal ini juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu bersinergi untuk memberikan andil dalam mengoptimalkan kebijakan hukum yang telah dibuat agar peran negara ada untuk masyarakatnya, sehingga negara yang sejahtera akan bisa terwujud. Kata Kunci: Peran negara, Kebijakan Hukum, Kelompok Kriminal Bersenjata, Papua.
Kajian Yuridis Kewenangan Tata Kelola Keuangan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) di Indonesia Rio Ananda Andriana
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i1.452

Abstract

Mangrove forests are crucial coastal ecosystems that play an important role in enhancing the resilience of coastal communities. Indonesia has the largest mangrove ecosystem in the world, covering an area of 3,489,140 hectares. However, unfortunately, this ecosystem is continuously being degraded due to various exploitative and destructive activities. In response to this, in 2020, the Indonesian government launched the Mangrove for Coastal Resilience Program (M4CR) to restore 600,000 hectares of damaged mangrove forests. This program is being implemented by several agencies, such as the Ministry of Finance, the Ministry of Environment and Forestry, Peatland and Mangrove Restoration Agency of the Republic of Indonesia, and the Indonesian Environment Fund (BPDLH). The program is funded through a grant from the World Bank amounting to USD 419 million or IDR 6.5 trillion. The BPDLH plays a crucial role in managing the funds for the M4CR project to ensure proper financial governance and allocation to strengthen coastal areas through mangrove rehabilitation. This article examines the financial governance authority of the BPDLH within the M4CR project through normative legal research and library studies. The findings of this research highlight the authority and limitations of the BPDLH in managing the project funds..
Optimalisasi Peran Negara dalam Menangani Kelompok Kriminal Beresnjata (KKB) Papua Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Ham di Indonesia. Rio Ananda Andriana; Pramesti Ratu Fiqih; LM. Alif Pratama
DEFENDONESIA Vol. 7 No. 1 (2023): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v7i1.127

Abstract

Peran negara sangat dibutuhkan ketika terjadi konflik separatisme yang dapat meruntuhkan NKRI. Salah satu contohnya adalah seperti yang sedang terjadi di Papua, di mana Kelompok Kriminal Bersenjata di sana terus mengintervensi untuk memerdekakan kelompok mereka dari negara Indonesia, konflik yang disebabkan oleh KKB ini terus mengguncang Papua, banyak korban yang telah berjatuhan dari pihak sipil maupun aparat penegak hukum. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penting untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dibarengi dengan kehati-hatian, karena permasalahan KKB di Papua ini sangat sensitif. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan cara penelitian hukum melalui kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dari penelitian terdahulu, serta permasalahan dalam penelitian ini adalah masih eksisnya KKB di Papua, yang mana setiap kebijakan hukum sangat penting untuk selalu dilibatkan dan diperhatikan dalam penanganan kasus KKB di Papua, karena kebijakan hukum adalah hal mendasar untuk melakukan langkah penyelesaian-penyelesain berikutnya. Pada dasarnya berbagai aturan hukum di Indonesia sudah secara tidak langsung dapat memberikan ruang dalam penanganan KKB. Dalam hal ini juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu bersinergi untuk memberikan andil dalam mengoptimalkan kebijakan hukum yang telah dibuat agar peran negara ada untuk masyarakatnya, sehingga negara yang sejahtera akan bisa terwujud. Kata Kunci: Peran negara, Kebijakan Hukum, Kelompok Kriminal Bersenjata, Papua.
Co-Authors LM. Alif Pratama Pramesti Ratu Fiqih