Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of the Child Protection Law in Handling Cases of Violence Against Children in Indonesia Fisabil, Kintan; Putri, Dinda Aulia; Hosnah, Asmak Ul
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v4i1.12947

Abstract

Family members who commit violence against each other are called domestic violence (KDRT). This form of violence can be physical, psychological, sexual or economic. Domestic violence often occurs in intimate relationships, but can also involve other family members, such as children or parents. One of the most common cases is violence against children, which can be found in various places throughout Indonesia's provinces. This is very paradoxical because parents are supposed to provide sincere love, guidance and education to children, who are supposed to be the next generation. The family, which should be a safe and comfortable place, actually creates fear for children. Children who experience physical, verbal, emotional, mental, or sexual abuse experience symptoms of mental disorders that can interfere with development and social interactions, according to research. To implement the Child Protection Law, the government, society and various parties must work together to create a positive environment that supports children's development. With the right steps, it is hoped that cases of violence against children can be minimized and victims receive the necessary protection.
Kejahatan Terorisme yang Menyebabkan Gugurnya 5 Anggota Polri dan 1 Tahanan di Mako Brimob Depok Pada Tahun 2018 Hosnah, Asmak UI; Fisabil, Kintan; Mulia, Risma
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara prinsip, penggunaan istilah "terorisme" merujuk pada sebuah konsep yang memiliki makna sangat sensitif karena dampaknya melibatkan pembunuhan dan penyiksaan terhadap individu yang tidak bersalah adalah konsep hukuman mati atau eksekusi. Hukuman mati adalah keputusan hukum yang paling ekstrim, di mana seseorang dihukum mati sebagai konsekuensi atas tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Namun, isu-isu seperti kesalahan pengadilan, ketidakadilan rasial, atau bahkan kejahatan yang tidak disengaja telah menyoroti ketidakpastian dan risiko mematikan yang terkait dengan sistem hukuman mati. Kesalahan dalam menjatuhkan hukuman mati dapat menyebabkan situasi tragis di mana individu yang tidak bersalah dihukum mati. Oleh karena itu, pembahasan tentang hukuman mati sering kali memunculkan perdebatan etis dan moral yang kompleks. Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas mengutuk tindakan tersebut. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa "Teroris adalah agen pembawa maut di negeri kita". Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu instrumen hukum penting yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana terorisme. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme serta jaringan mereka. Dengan adanya undang-undang ini, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani dan mengatasi ancaman terorisme secara efektif. Tujuan dari Undang-Undang tersebut sangatlah penting, yaitu untuk melindungi seluruh warga negara dari ancaman terorisme, baik melalui pencegahan, penanggulangan, maupun penindakan terhadap pelaku terorisme. Adanya lonjakan kejadian tindakan terorisme pada tahun 2018 memang memperkuat urgensi dalam mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.