<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi partai politik dalam memberikan Pendidikan politik kepada Masyarakat dan mengkaji serta menganalisis Bagaimanakah sistem Pendidikan politik yang ideal serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bersama terutama mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Lalu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach). Dari hasil penelitian terdapat Kesimpulan yaitu. Pertama. Partai politik memiliki fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat yang cerdas dalam partisipatif politik. Pendidikan politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik. Partai poltik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat. Partai politik juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua. Belum adanya suatu produk hukum yang mengakomodir bagaimana seharusnya partai politik dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik khususnya kepada Masyarakat. Pendidikan politik yang dipaparkan oleh partai politik pada saat ini umumnya berkisar di antara yaitu pada saat kampanye, reses, dan ketika bertemu dengan konstituen. Adapun pedoman pelaksanaannya kembali ke aturan partai masing masing.]]>
