<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi reformasi birokrasi area penataan sumber daya manusia aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu permasalahan yang ditemukan di BKPSDM Kota Padang, terutama terkait penataan sumber daya manusia aparatur dan berdampak terhadap lambatnya mewujudkan visi reformasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi area penataan sumber daya manusia aparatur di BKPSDM Kota Padang masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa program dan kegiatan penataan sumber daya manusia aparatur yang belum terpenuhi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, yaitu beberapa pegawai tidak memberikan bukti sertifikat dan foto kegiatan mengikuti pelatihan, sehingga belum bisa dijadikan bukti untuk penilaian sistem merit. Selanjutnya, masih kurangnya anggaran untuk melakukan pelatihan/bimtek dan metode assessment center untuk mengukur kompetensi pegawai belum terakreditasi. Serta seleksi terbuka baru dapat dilakukan pada jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), sementara jabatan pengawas dan jabatan administrator belum dilakukan. Ditambah lagi, BKPSDM Kota Padang belum menyusun dokumen pola karir.]]>
