Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bappenas Working Papers
Prabowo, Angga Reza
Unknown Affiliation
Environmental Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force Prabowo, Angga Reza
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.169

Abstract

Guna mencapai Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia/PMD, diplomasi maritim memiliki peran yang penting. Berkaitan perihal dimaksud, Indonesia dan Australia memiliki landasan kerja sama di bidang maritim berdasarkan Joint Declaration on Maritime Cooperation tahun 2017, dan diperkuat dengan Plan of Action tahun 2018. Salah satu instansi pendukung pelaksanaan Plan of Action adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia/Bakamla dan Australian Border Force/ABF. Disaat pelaksanaan Plan of Action, terjadi kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi implementasi kerja sama. Di sisi lain, berdasarkan konsep diplomasi maritim sebagaimana dikemukakan Le Mière, tulisani turut menganalisis bentuk dan tujuan diplomasi maritim antara Bakamla-ABF. Terkait implementasi, kedua instansi dapat menyesuaikan kondisi pandemi, dengan mengubah metode kegiatan sehingga diplomasi tetap terselenggara walaupun terjadi pengurangan intensitas kegiatan. Bentuk diplomasi maritim antara Bakamla-ABF tidak sepenuhnya menyerupai yang disampaikan Le Mière. Tujuan diplomasi maritim Bakamla-ABF adalah untuk membangun kepercayaan.
Institusionalisasi Pembangunan Maritime Domain Awareness (MDA) Pada Kebijakan Pemerintah Tahun 2014-2022 Prabowo, Angga Reza
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.190

Abstract

Sebagai Negara Kepulauan terbesar dengan wilayah lautnya yang strategis bagi kepentingan perdagangan dan pelayaran dunia, konsep MDA menjadi signifikan untuk diterapkan pemerintah guna membentuk pemahaman efektif terhadap domain maritim Indonesia. Sehubungan itu, pada rentang periode 2014-2022 pemerintah telah menerbitkan 3 kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan MDA, seperti membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia melalui penerbitan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, membentuk Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut, dan menerbitkan PP No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Memperhatikan kuantitas kebijakan yang telah diterbitkan dan masih belum dapat terbentuknya MDA di Indonesia, maka perlu dianalisis mengenai pengaturan kerangka institusi didalam kebijakan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa pada UU No. 32 Tahun 2014 hanya mengatur institusi mengenai Bakamla yang memiliki kewenangan sebagai pengintegrasi sistem informasi, Kesepakatan Bersama telah menginstitusional norma/nilai/peran/mekanisme yang rinci namun hanya terbatas pemberlakuannya bagi 8 instansi, sedangkan PP No. 13 Tahun 2022 merupakan peraturan yang telah menginstitusionalkan secara rinci mengenai norma/nilai/peran/mekanisme, berlaku luas dan mengikat.
Co-Authors