<![CDATA[Kondisi populasi menua (aging population) Indonesia akan berimplikasi pada kebutuhan pendapatan hari tua yang semakin besar dimasa datang. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan jaminan pensiun yang mencukupi melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk mempertahankan tingkat konsumsi dan menghindarkan lansia dari kemiskinan. Ketersediaan dalam hal ini meliputi cakupan perlindungan kepada seluruh penduduk Indonesia dan manfaat hari tua yang layak. Tulisan ini menyampaikan argumen urgensi reformasi sistem pensiun berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan data kuantitatif data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan BPJS Ketenagakerjaan Tahun terhadap kondisi dan kepesertaan pekerja sektor informal, lansia, disabilitas, perempuan, dan kelompok miskin pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Simulasi perhitungan manfaat juga dilakukan untuk mengetahui kecukupan manfaat JP terhadap rekomendasi konvensi ILO 102. Hasilnya ditemukan bahwa kedua program tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan jaminan pensiun saat ini dan populasi menua yang akan datang. Untuk itu direkomendasikan reformasi struktural dan parametrik terhadap jaminan pensiun meliputi perluasan program secara inklusif kepada i) pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pekerja di sektor informal, dan ii) kelompok miskin, tidak mampu dan rentan. Sedangkan perbaikan parameter ditujukan bagi perbaikan manfaat dan ketahanan program JP melalui kenaikan nilai iuran, peningkatan nilai akrual, dan peningkatan usia pensiun.]]>
