Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH KONSELING HUMANISTIK TERHADAP SIKAP MORAL PADA SISWA KELAS VIII DI SMPN 1 MATARAM Putri, Ariyani; Garnika, Eneng
Realita : Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol 8, No 2 (2023): Volume 8 Nomor 2 Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Pendidikan Mandalika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/realita.v8i2.8909

Abstract

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMPN 1 Mataram dapat dilihat secara langsung bahwa masih banyak siswa yang belum memiliki sikap moral yang baik, seperti kurangnya sopan santun, tidak mematuhi aturan , kurangnya rasa tanggung jawab. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Konseling Humanistik Terhadap Sikap Moral Pada Siswa Kelas VIII Di SMPN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2022/2023. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Konseling Humanistik Terhadap Sikap Moral Pada Siswa Kelas VIII Di SMPN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2022/2023. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket sebagai metode utama, observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai pelengkap dengan menggunakan rancangan one group pre-test dan post-test design. Dalam penelitian ini populasi penelitian berjumlah 82 siswa dan 10 siswa yang memiliki sikap moral rendah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dan untuk analisis data menggunakan rumus t-test, dimana hasil analisis data t hitung sebesar 8,49 dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan db (N-1) = 9  sebesar 2,262. Dengan demikian nilai t hitung lebih besar daripada nilai t pada tabel (8,49 > 2,262), sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh konseling humanistik terhadap sikap moral pada siswa kelas VIII Di SMPN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2022/2023.
PENGARUH KONSELING HUMANISTIK TERHADAP SIKAP MORAL PADA SISWA KELAS VIII DI SMPN 1 MATARAM Putri, Ariyani; Garnika, Eneng
Realita : Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 8 No. 2 (2023): Volume 8 Nomor 2 Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Pendidikan Mandalika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/realita.v8i2.8909

Abstract

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMPN 1 Mataram dapat dilihat secara langsung bahwa masih banyak siswa yang belum memiliki sikap moral yang baik, seperti kurangnya sopan santun, tidak mematuhi aturan , kurangnya rasa tanggung jawab. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Konseling Humanistik Terhadap Sikap Moral Pada Siswa Kelas VIII Di SMPN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2022/2023. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Konseling Humanistik Terhadap Sikap Moral Pada Siswa Kelas VIII Di SMPN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2022/2023. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket sebagai metode utama, observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai pelengkap dengan menggunakan rancangan one group pre-test dan post-test design. Dalam penelitian ini populasi penelitian berjumlah 82 siswa dan 10 siswa yang memiliki sikap moral rendah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dan untuk analisis data menggunakan rumus t-test, dimana hasil analisis data t hitung sebesar 8,49 dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan db (N-1) = 9  sebesar 2,262. Dengan demikian nilai t hitung lebih besar daripada nilai t pada tabel (8,49 > 2,262), sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh konseling humanistik terhadap sikap moral pada siswa kelas VIII Di SMPN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2022/2023.
PERAN DARI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERKOSAAN Juwita Panjaitan, Clasina Mutiara; Putri, Ariyani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32018

Abstract

AbstractIndonesia is a State based on law (rechstaat). The statement explicitly listed in the Constitution of the General Explanation of 1945. It is important to state law is the appreciation and commitment to uphold human rights and guarantees all citizens equal before the law (equality before the law).Practice of law enforcement is often tinged with things that are contrary to these principles. For example the persecution of suspects to pursue recognition, intimidation, engineering matters, extortion and so on. Then of the victims also feel their rights are ignored, such as the charges are weak, soft demand, not knowing the handling of the case, does not receive compensation and other rights. Demands need to be given to the protection of witnesses who have information about a crime to make the government along with the House of Representatives managed to devise a law that accommodates the protection of witnesses. Based on the principle of equality before the law which is one characteristic of the rule of law, a witness in the criminal justice process should be given legal protection. Until finally, on August 11, 2006 Law No. diundangkanlah.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Protection of witnesses in the criminal justice process in Indonesia has not been dealt with specifically. In Article 184 of the Criminal Code has been mentioned that the various items of evidence such as witness testimony, expert testimony, Letters, Instructions and Information defendant. Demands need to be given to the protection of witnesses who have information about a crime to especially make government corruption along with the House of Representatives managed to devise a law that accommodates the protection of witnesses. Based on the principle of equality before the law (equality before the law), which became one of the characteristics of law, a witness in the criminal justice process should be given legal protection. Until finally, on August 11, 2006 Law No. diundangkanlah.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims.Although Indonesia has Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims (Law on Witness and Victim Protection) which was enacted on August 11, 2006, but formally this Act is still judged to be maximal in the set of witnesses and victims perlindugan because there are shortcomings here and there. It is not surprising to see emergence of any way this law could stop the process of the discussion in the House about five years and seem only to meet the demands of society .Function of the Witness and Victim Protection Agency (Agency) in the case of human rights violations associated with Law No. 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Problems studied are how forms of government protection afforded to victims of rape, other forms of protection provided, the filing mechanism, as well as the things that determine the existence of the Agency.Keywords: Roles, Witness and Victim Protection