<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang aspek tanggung jawab hukum Direksi dan Komisaris dalam konteks tata kelola perusahaan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis cakupan, batasan, dan implementasi tanggung jawab hukum organ perusahaan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Direksi mencakup fiduciary duty yang terdiri dari duty of care, duty of loyalty, dan duty of skill dalam pengurusan perusahaan. Sementara Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kedua organ perusahaan ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, terdapat perlindungan hukum melalui prinsip Business Judgment Rule selama keputusan diambil dengan itikad baik dan untuk kepentingan perusahaan. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya pemahaman komprehensif tentang batas-batas tanggung jawab hukum untuk mencegah timbulnya kerugian perusahaan dan melindungi kepentingan stakeholders. Rekomendasi yang diajukan meliputi perlunya penguatan mekanisme check and balance, peningkatan kompetensi organ perusahaan, dan implementasi sistem tata kelola perusahaan yang efektif.]]>
