<![CDATA[Pembentukan BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal didasarkan dari kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Pasal 87 angka (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwasanya setiap desa dapat mendirikan BUMDes namun berdasarkan pantauan hasil di lapangan bahwa hingga saat ini Pemerintah Desa Kemantren belum mendirikan BUMDes karena adanya beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi pengaturan mengenai BUMDes ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan BUMDes ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sesuai asas hukum rekognisi dan asas hukum subsidiaritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kepustakaan/dokumen dan observasi. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Kemantren dalam mendirikan BUMDes meliputi kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Kemantren tentang BUMDes, terkendala dana dan biaya, kurangnya ide-ide pada Pemerintah Desa Kemantren dalam mengolah potensi desa, Pemerintah Desa Kemantren belum menemukan sumber daya manusia yang dirasa mampu dalam mengolah BUMDes. The formation of Village-owned Enterprises (BUMDes) was expected to be a local economic driver based on village needs, potential and capacity, to improve community welfare. Article 87 number (1) of Act No. 6 of 2014 on Villages mandates that every village can establish a BUMDes, but based on monitoring results in the field, to date the Kemantren Village Government has not established a BUMDes due to several obstacles. This research aims to examine the implementation of regulations regarding BUMDes in terms of Law No. 6 of 2014 concerning Villages in Kemantren Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency and to determine the factors that are obstacles in the formation of BUMDes in terms of Act No. 6 of 2014 on Villages in Kemantren Village, Tulangan District. Sidoarjo Regency is in accordance with the legal principle of recognition and the legal principle of subsidiarity. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data collection was carried out by means of interviews, literature/documents and observation. Obstacles faced by the Kemantren Village Government in establishing BUMDes include the Kemantren Village Government’s lack of understanding about BUMDes, constraints on funds and costs, the Kemantren Village Government’s lack of ideas in processing village potential, the Kemantren Village Government has not yet found human resources that it feels are capable of developing BUMDes.]]>
