Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Fathony, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA Darizta, Fitri; Sufitri, Selin; Firdaus, Herlina; Fathony, Muhamad; Sari, Desti Indah
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i2.29

Abstract

Abstrak Pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yangdidasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalupasti benar. Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan Mengenai Barang Bukti dan Alat bukti Dalam Hukum Acara Pidana Barang bukti secara yuridis formal dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, Kedudukan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan dan kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Barang bukti secara yuridis formal dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kedudukan dan kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Ketentuan pasal 184 KUHAP tidak relevan pada kasus tertentu, perlu ditinjau kembali dan dilakukan pembaharuan serta mengikuti perkembangan zaman dimana barang bukti dapat dimasukkan sebagai alat bukti yang sah.Bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Advokad untuk memahami tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan perkembangan penggunakan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi, agar mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi. Kata Kunci : Alat Bukti, Barang Bukti, Pembuktian.
Analisis Relevansi Teori Hukum Responsif pada Fenomena ‘No Viral, No Justice’ di Media Sosial Fathony, Muhamad; Hoesein, Zainal Arifin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1897

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena “No Viral, No Justice” di media sosial dan implikasinya terhadap teori hukum responsif di Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian antara prinsip hukum normatif dengan pengaruh viral justice yang semakin memengaruhi praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konsep-konsep hukum, khususnya prinsip due process, kepastian hukum, serta teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick. Analisis menunjukkan bahwa kasus yang mendapatkan perhatian viral cenderung dipercepat penanganannya oleh aparat, namun respons semacam ini tidak selalu mencerminkan keadilan substantif atau konsistensi terhadap norma hukum formal. Penelitian juga menemukan tantangan yang ditimbulkan opini publik digital, termasuk trial by social media dan konten yang diperkuat algoritma, yang dapat mendorong aparat bertindak reaktif daripada berdasarkan prinsip hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun viralitas dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap institusi, ketergantungan pada viralitas sebagai penentu utama prioritas penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses keadilan dan melemahkan integritas institusi. Oleh karena itu, penegakan hukum di era digital harus mampu menyeimbangkan kepekaan terhadap tuntutan publik dengan kepatuhan ketat pada prosedur hukum, sehingga hukum yang responsif tetap berlandaskan prinsip normatif, menjaga due process, dan legitimasi institusi. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami interaksi dinamika viral digital dengan norma hukum serta memberikan wawasan untuk memperkuat kerangka hukum responsif di masyarakat kontemporer.
Co-Authors Darizta, Fitri Firdaus, Herlina Sari, Desti Indah Sufitri, Selin Zainal Arifin Hoesein