Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Jurnal Riset Ilmiah
Pratama, Randy Putra
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI KREDIT DI KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN TEMBILAHAN Lestari, Ayu Lestari; Feni, Feni Puspisari; Khairunnisa, Tiara suci; Sumardi, Kartika Dewi; Pratama, Randy Putra; Rifaldi, M. Raffa Rifaldi; Mandala, M Agus Syahputra
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 7, No 2 (2022): J-Alif, Volume 7, Nomor 2, November 2022
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jalif.v7i2.3734

Abstract

Islam sebagai agama merupakan jalan hidup dan mempunyai nilai kesempurnaan yang tinggi, mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tarap hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu mengadakan kerjasama untuk memenuhi hajat hidup antara sesamanya. Masalah yang di hadapi dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit dan bagaimana Faktor penghambat dan faktor pendukung Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif kualitatif dimana peneliti melakukan observasi, wawancara dan diskusi secara langsung di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan selama melaksanakan KKN Tematik. Dalam hal Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit kelurahan pekan arba kecamatan tembilahan dengan menerapkan sistem dimana barang seperti emas yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang, dikarenakan pihak pegadaian sebagai pelaksana dari pembiayaan emas ini mempunyai dasar hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang jual beli emas secara kredit. Dan dasar hukum dari Bank Indonesia melalui surat edaran Bank Indonesia Nomor: 14/16/Dpbs tanggal 31 mei 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Namun jika dilihat dari pendapat ulama Syafi‟iyah praktik jual beli tersebut akan menyebabkan penangguhan penyerahan barang yang dijual. Padahal jual beli yang mensyaratkan penangguhan penyerahan barang yang dijual statusnya batil. Selain itu jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini batil
PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Pratama, Randy Putra
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 3 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/akv2vx17

Abstract

Pembuktian dari tindak pidana pencabulan cenderung melekat kepada keterangan saksi. Sedangkan pembuktian itu berdasarkan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan. Dalam perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh ada Visum et Repertum (VeR) yang kurang mendukung tindak pidana pencabulan karena hanya memberikan keterangan kondisi fisik dari anak korban. Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori penelitian hukum normatif. Dalam putusan perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, keterangan saksi dari Anak Korban tidak memenuhi syarat formiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdakwa Sugiarto merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Tetapi dalam perkara nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, dapat diperhatikan hubungan korban dan pelaku dari tingkat kesalahannya.
Co-Authors Ayu Lestari Lestari, Ayu Lestari Feni, Feni Puspisari Khairunnisa, Tiara suci Mandala, M Agus Syahputra Rifaldi, M. Raffa Rifaldi Sumardi, Kartika Dewi