Afinnas, Muhamad Agil aufa
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title di Australia Afinnas, Muhamad Agil aufa
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2316

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia dengan penetapan native title di Australia. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis perbandingan hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia dengan native title di Australia serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya perbaikan hukum di Indonesia berdasarkan kajian perbandingan hukum dengan mekanisme hukum penetapan native title di Australia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pada rezim hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia. Dalam Native Title Act, diatur secara jelas mengenai mekanisme penetapan, subjek hak, otoritas atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penetapan hak komunal atas tanah, serta signifikansi peraturan hukumnya. Kejelasan tersebut yang masih belum ditemui di Indonesia. Politik Hukum di Indonesia juga kurang berpihak kepada perlindungan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya. Perbaikan hukum terkait mekanisme penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia harus segera dilakukan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada Masyarakat Hukum Adat serta meminimalisisr terjadinya konflik pertanahan yang melibatkan mereka
Ensuring Food Security in Indonesia: The Urgent Need for Food Loss and Waste Regulation Baity, Sheila Noor; Afinnas, Muhamad Agil Aufa
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 2: MEI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss2.art6

Abstract

The phenomenon of Food Loss and Waste (FLW) is a problem with serious impacts on environmental, economic, and social aspects. This research aims to analyze the normative issues surrounding FLW in Indonesia in accordance with the mandate of Article 27 and 28H(1) of the 1945 Constitution, while also offering prescriptions on how Indonesian law should address the FLW issue. This research is a normative legal research, using a conceptual and comparative approach. The comparative approach involves analyzing legal systems in three jurisdictions: Europe, America, and Asia. Furthermore, the concept of smart regulation is used as a perspective to prescribe effective FLW regulations in Indonesia. The findings of this research show that Indonesia has demonstrated awareness of FLW through the National Food waste Agency (NFA), the legal draft on FLW and the revision of Food law in progress. However, the absence of specific regulations on FLW proves to be counterproductive to the current government priorities. Secondly, to address the FLW issue, a combination of Command and Control (CaC) instruments, economic instruments, and educational and informational strategies is highly recommended. Integrating these three instruments is expected to encourage all stakeholders—including the government, business actors, and the community—to contribute to solving the FLW problem. This recommendation is also supported by an analysis of FLW regulations in Europe, America, and Asia, which reveals that a combination of Command and Control (CaC) mechanisms, economic instruments, and education can effectively reduce FLW in these regions.
Menyoal Perubahan Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Indonesia Afinnas, Muhamad Agil Aufa
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.694

Abstract

Perlindungan hukum terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi memegang peranan penting dalam upaya konservasi. Penetapan jenis-jenis tumbuhan dan satwa juga harus dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan realitas kelestariannya. Melalui Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106), terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar jenis tumbuhan yang dilindungi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara perubahan pada lampiran P.106 tersebut dengan realitas kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan dari daftar, serta menganalisis dampak yang berpotensi terjadi setelah dikeluarkannya jenis-jenis tumbuhan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya beberapa jenis tumbuhan dari daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada P.106 dinilai bermasalah karena tidak sesuai dengan realitas kelestariannya di alam. Selanjutnya, perubahan yang ada pada lampiran P.106 juga akan mempengaruhi tingkat kelestarian jenis-jenis tumbuhan yang dikeluarkan, membuka peluang perdagangan, dan menambah permasalahan pada isu perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan hukum dalam penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan lebih memperhatikan realitas kelestariannya agar tujuan konservasi dapat dicapai dengan optimal.