<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait situasi pandemi covid-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan percepatan penanganan covid-19 yang didaulat sebagai landasan dari adanya alasan force majeure oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian, mengingat pandemi covid-19 ini sangat berimbas pada aspek ekonomi masyarakat, yang selanjutnya berakibat pada terkendalanya pemenuhan prestasi dalam perjanjian, serta pemberlakuan terminus notoir feiten dalam pembuktian force majeure dalam pelaksanaan perjanjian pada situasi pandemi covid-19. Penulisan hukum normatif digunakan dalam studi ini yakni dengan berfokus pada penelitian kepustakaan yang merujuk pada rangkaian peraturan perundang undnagan. Berdasar pada pembahasan, maka hasil studi menunjukan bahwa terdapat dua bentuk force majure yang akan disesuaikan dalam keadaan tertentu, dalam hal situasi pandemi yang telah dikualifikasikan sebagai situasi darurat bencana non alam maka dalam pelaksanaan perjanjian termasuk pada force majure relative. Namun adanya wabah ini tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan alasan keadaan memaksa yang menghapus pertanggungjawaban dari debitur terhadap kelalaiannya, serta pemberlakuan terminus notoir feiten dalam pembuktian keadaan force majeure dalam situasi pandemi juga tidak berlaku secara otomatis. Perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh debitur kepada kreditur mengenai keadaan nyata debitur bahwa benar-benar terkendala dalam memenuhi prestasinya pada perjanjian. Kata Kunci: Force Majeure, Notoir Feiten, Pelaksanaan Perjanjian, Pandemi Covid-19]]>
