<![CDATA[Pembentukan kebijakan visa rumah kedua oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM dalam rangka memperbaiki perekonomian negara pasca adanya covid-19 menjadi isu terbaru dalam bidang keimigrasian. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai penanaman modal asing berdasarkan hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan mengenai visa rumah kedua bagi penanam modal asing di Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Perbandingan. Hasil studi menunjukkan kepastian hukum bagi WNA yang hendak berinvestasi dengan kebijakan terbaru Visa Rumah Kedua, pada dasarnya saat ini belum ditemukan dalam Peraturan khusus yang mengatur terkait hal ini sehingga kurang dapat memberi kepastian hukum bagi WNA, sebab dalam hal ini surat edaran hanyalah sebatas surat dinas yang isinya mengenai pemberitahuan terhadap sesuatu hal yang dianggap mendesak sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu klaster peraturan perundang-undangan. ABSTRACT The establishment of a second home visa policy by the Directorate General of Immigration at the Ministry of Law and Human Rights in order to improve the country's economy after the outbreak of Covid-19 has become the latest issue in the field of immigration. Therefore, this study aims to examine arrangements regarding foreign investment based on Indonesian positive law and to find out arrangements regarding second home visas for foreign investors in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a Statuate approach, and a comparative approach. The results of the study show legal certainty for foreigners who want to invest with the latest second home visa policy, basically at this time there is no specific law that regulates this matter so that it is less able to provide legal certainty for foreigners, because in this case circulars are only limited to official letters the contents of which are notifications of matters deemed urgent so that they cannot be categorized as one of the clusters of laws and regulations.]]>
