Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Sultra Research of Law
Hijriani , Hijriani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Implementasi Undang-Undang Tentang Perbankan Marsilan, Marsilan; Agus, Agus; Hijriani , Hijriani; Marlin, Marlin
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.68

Abstract

Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Namun, di sisi lain, perbankan juga rentan terhadap berbagai macam tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana karakteristik dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia, serta menganalisis solusi terhadap terjadinya tindak pidana perbankan yang dapat diberikan dalam perspektif Undang-Undang tentang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian mengemukakan karakteristik tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan bersifat beragam serta upaya solutif terhadap terjadinya tindak pidana perbankan dalam perspektif Undang-Undang Perbankan, meliputi: melakukan revisi dan harmonisasi undang-undang tentang perbankan dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum pidana, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, korban, maupun pelapor dari ancaman atau gangguan yang mungkin timbul, serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penegakan hukum pidana.
Penyelesaian Konflik Masyarakat Akibat Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Konawe Fasya, Desti Fitri Alif; L, St Fatmawati; Hijriani , Hijriani; Yusuf , M
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1832

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam menganalisis upaya penyelesaian konflik masyarakat yang muncul akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada kajian hukum dan peraturan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan yang mengatur konflik akibat kegiatan pertambangan mineral dan batubara, khususnya di wilayah Kabupaten Konawe, yang melibatkan masyarakat yang membuat suatu organisasi paguyuban Pambers dan investor pertambangan PT. ST Nickel Resources. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi landasan hukum utama yang mengatur aktivitas pertambangan, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik masyarakat terkait pertambangan, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Secara khusus, UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk penyelesaian konflik masyarakat di wilayahnya terkait usaha pertambangan mineral dan batubara, Konflik di Kabupaten Konawe yang berupa penghalangan aktivitas pertambangan, aksi demonstrasi, pembentukan penghalang fisik, hingga penghentian operasi alat berat, menunjukkan manifestasi nyata dari ketegangan antara masyarakat yang merasa memiliki hak atas wilayah tersebut dan kepentingan investor. Penelitian Anda dengan pendekatan normatif sangat tepat untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur penyelesaian konflik tersebut, mengkaji bagaimana hukum dan kebijakan di UU Minerba dapat diterapkan atau dikembangkan untuk menyelesaikan konflik ini secara adil, baik bagi investor maupun masyarakat yang terdampak.
Co-Authors AGUS AGUS Fasya, Desti Fitri Alif L, St Fatmawati Marlin, Marlin Marsilan, Marsilan Yusuf , M