Kurniasih, Yuni
Universitas Tidar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Kurniasih, Yuni; Hakim, Sholihul
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (Article in Progress)
Publisher : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37064/jpm.v11i1.13082

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kesejaheteraan sosial. Setiap desa memiliki potensi dan ciri khas masing-masing. Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang termasuk kecamatan yang sedang gencar untuk meningkatkan nilai kearifan lokalnya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang orientasinya kepada kesejahteraan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa; 1) kerangka politik hukum otonomi desa tentang kearifan local; 2) upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan empiris dengan melakukan studi Pustaka, peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam terhadap perangkat kecamatan dan kepala desa. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kerangka politik hukum otonomi desa terkait karifan lokal sudah sesuai dengan konstitusi negara serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Sehingga dalam memberikan arah kebijakan diharapkan tetap sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. 2) Upaya pemerintah dalam inovasi dan pembinaan sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan desa yakni meningkatkan infrastruktur desa wisata, peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan promosi wisata.  
BOTTOM-UP CLIMATE VILLAGE PROGRAM FOR COMMUNITY PARTICIPATION IN CLIMATE ACTION: A CASE STUDY OF SAMBAK VILLAGE, MAGELANG Kurniasih, Yuni; Winanta, Rizza Arge; Mali, Matheus Gratiano
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v15i1.5079

Abstract

This study examines the role of community participation in the implementation of the Climate Village Program (ProKlim) in Sambak Village, Kajoran Sub-District, Magelang Regency, Indonesia. Using Cohen and Uphoff's (1980) framework, it evaluates participation in decision-making, implementation, benefit-sharing, and evaluation. The study adopts a descriptive qualitative research design, incorporating primary data from observations, interviews, and documentation, and secondary data from relevant literature and reports. Data collection employs purposive sampling, targeting informants such as village leaders, ProKlim coordinators, and community members. Data analysis follows Miles and Huberman's interactive model, including reduction, presentation, and conclusion drawing, validated through triangulation methods. The findings reveal varying levels of community engagement across these areas. While waste management activities see high participation, food security and conservation initiatives face challenges due to limited awareness, work commitments, and perceived benefits. Internal evaluations feature active feedback, but external evaluations lack broader community involvement due to ineffective communication. The study highlights the importance of enhancing community engagement to ensure the program's sustainability and alignment with Sustainable Development Goal (SDG) 13 on Climate Action. Recommendations are provided to address barriers and optimize participatory strategies, contributing to the broader effectiveness of grassroots climate initiatives.