<![CDATA[One of the forms of assets that can be obtained by a husband and wife during marriage can be in the form of The Right to Own a land. In accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, The Right to Own a land may only be owned by Indonesian citizens. The Marriage Law in Indonesia allows Mixed Marriages to be held, namely marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. However, in accordance with the regulations in the Agrarian Law, foreign citizens who obtain The Right to Own a land due to a mixture of marital assets are required to relinquish these rights within a predetermined period of time. This research aims to find a solution to the ownership of the Right to Own a land in a Mixed Marriage. This study uses research methods with Normative Juridical Research method, as well as using legal systematics approach. To regulate marital assets, the Marriage Law in Indonesia allows a husband and wife to make a marriage agreement. Making a marriage agreement is useful for protecting the rights of husband and wife who obtain property rights over land during marriage.Bahasa Indonesia Abstrak: Salah satu bentuk harta yang dapat diperoleh suami dan istri selama perkawinan dapat berbentuk Hak Milik atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan diadakannya suatu Perkawinan Campuran, yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Namun, sesuai dengan peraturan di dalam UUPA, Warga Negara Asing yang memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penilitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dari kepemilikan Hak Milik atas tanah di dalam suatu Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan jenis pendekatan terhadap sistematika hukum. Untuk mengatur mengenai harta perkawinan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan oleh suami dan istri. Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini berguna untuk melindungi hak pasangan suami dan istri yang memperoleh Hak Milik atas tanah selama perkawinan.]]>
