Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET “NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE” DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Muhammad Ghulam Reza
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.556

Abstract

Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata kunci : Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Ghulam Reza
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6557

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang