<![CDATA[Prinsip good governance dalam pengambilan keputusan dengan berfokus terhadap layanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubunngan Kota Semarang, hal ini partisipasi masyarakat/swasta juga penting selain yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis (1) bagaimana Dishub mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan (2) apa faktor penghambat dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di layanan uji kelayakan kendaraan bermotor. Dengan teori UNDP (dalam Sedarmayanti, 2004), berdasarkan indikator akuntabilitas (pemerintah), Transparansi (pemerintah), keterbukaan (masyarakat), dan aturan hukum (masyarakat). Metode penelitian yaitu metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan dokumentasi, adapun teknis analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian perwujudan prinsip good governance dalam pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarng masih belum optimal. Dapat dilihat: 1) akuntabilitas masih ditemukan kekurangan yakni dalam pegujian yang ruwet dan tidak adanya pendaftaran online bagi pengguna baru, serta hassil uji dapat memakan waktu lama karena sistem galat; 2) transparansi, kurangnya informasi untuk khalayak umum sehingga pengguna kurang mengetahui persyaratan dan prosedur; 3) keterbukaan, sarana pengaduan kurang terawat; dan 4) aturan hukum, masih banyak masyarakat terlambat dan dapat membuka peluang percaloan. Diharapkan Dinas Perhubungan dapat memperbaiki kekurangan dan mengevaluasinya, bisa dengan mengembangkan sistem, meningkatkan infrastruktur teknologi, merawat sarana pengaduan, penguatan pengawasan, dan menyederhanakan prosedur]]>
