<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan menjadi hal yang sangat penting karena perempuan memiliki hak dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki sehingga harus perempuan sendiri yang menyampaikannya. Adanya permasalahan keluarga di Kabupaten Semarang membuat anggota legislatif perempuan mengusulkan Perda inisiatif tentang ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan Teori Peran Politik Perempuan dari Surjono Soekanto (2015) dan Teori Pembuatan Kebijakan dari William Dunn (2003). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga tidak maksimal karena keterlibatan mereka dalam semua proses penyusunan kebijakan masih bersifat prosedural untuk menggugurkan kewajiban formal seperti memenuhi daftar kehadiran atau presensi. Selain itu, tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota legislatif perempuan yang relatif sedikit, kurangnya dukungan fraksi, masih terdapat budaya patriarki dan sifat superior dari anggota legislatif laki-laki, adanya peran ganda, serta kurangnya keberanian yang dimiliki anggota legislatif perempuan]]>
