Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Border Protection
Gibran, Teuku Atsil Syah
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Law and Border Protection

 1 
STRATEGY AND PROCEDURAL MECHANISM OF IMMIGRATION CONTROL OF THE SKOUW TRADITIONAL BORDER AREAS TO MINIMIZE TRANSNATIONAL CRIME Sineri, Timothi; Yusuf, Muhammad Choirul; Riyadi, Sarina; Gibran, Teuku Atsil Syah
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.483

Abstract

Dalam konteks ketahanan nasional, perbatasan negara merupakan aspek vital yang tidak luput dari pertimbangan suatu negara. Pemerintah Indonesia melalui instansi imigrasi memiliki urgensi tersendiri dalam mengawal perbatasan fisik yang secara geografis bersinggungan secara langsung dengan batas terestrial negara lain layaknya Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Perbatasan Tradisional Skouw menjadi lokus paling timur dari wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Papua Nugini, yang berarti menjadi atensi khusus bagi keimigrasian Indonesia beserta aparatur penegak hukum lainnya untuk melakukan pengamanan, penegakan hukum, hingga pertimbangan atas strategi yang efisien untuk menjaga kedaulatan negara dari potensi ancaman dan gangguan keamanan. Problematika yang menjadi sorotan secara yuridis adalah kerawanan dari titik Perbatasan Skouw terhadap tindak pidana kompleks terkait Transnational Organized Crime (TOC). Dalih perbaikan ekonomi dan tawaran kepada para korban perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan varian lain yang turut memuluskan modus operandi dari TOC menjadi fenomena yang kerap terjadi di perbatasan darat suatu negara. Dengan demikian, Instansi Imigrasi beserta stakeholders lainnya harus siaga dalam hal pemberlakuan strategi ataupun mekanisme prosedural yang memadai dalam menekan lonjakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di Perbatasan Skouw.
Juridicial Reflection on Handling of Refugee Issues Into National Legal Instruments And Its Relevance To Resistance State Sovereignty Yusuf, Muhammad Choirul; Riyadi, Sarina; Gibran, Teuku Atsil Syah
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 1 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i1.602

Abstract

Dalam menghadapi era keterbukaan di berbagai bidang, aspek kedaulatan dianggap menjadi benteng lapis pertama yang menentukan ketahanan nasional dan stabilitas negara. Semakin berdaulat suatu negara, maka terdapat berbagai konsekuensi logis yang harus dihadapi, baik dalam tahap penguatan kebijakan maupun produk yuridisnya. Problematika terkait penanganan pengungsi internasional menjadi pembahasan yang dilematis bila ditinjau dari dasar hukum yang mengikatnya dan juga dengan adanya sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 terkait pengungsi. Setidaknya terdapat 145 negara yang menandatangani konvensi dan 146 negara yang menandatangani protokol tersebut sebagai intrumen hukum nasional. Adapun pertimbangan logis yang mendasari sikap Indonesia untuk tidak meratifikasi kedua instrumen hukum internasional tersebut sebagai urgensi yang harus diselesaikan. Kendati penanganan isu pengungsi pernah masuk ke dalam pembahasan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), tetapi pada periode 2021-2025 ini arah political will lembaga legislatif mengisyaratkan bahwa urgensi terkait penanganan pengungsi tidak menjadi kajian yang harus diprioritaskan. Artikel ini akan meninjau aspek kedaulatan negara dalam merespons potensi pelanggaran hukum dari perspektif keimigrasian, yang tentunya beririsan dengan sikap moral Indonesia selaku negara transit bagi pengungsi sebelum adanya pemberlakuan pemukiman kembali (resettlement) ke negara ketiga yang menampung para pengungsi.
Co-Authors Riyadi, Sarina Sineri, Timothi Yusuf, Muhammad Choirul