<![CDATA[ABSTRAKPendaftaran tanah sangat menetukan bahwa manusia dengan tanah mempunyaihubungan hukum sebagai benda tetap. Sengketa tentang kepemilikan tanah masihsering terjadi, meskipun telah dilakukan pendaftaran tanah dan bukti yang kuatberupa berupa sertifikat hak atas tanah, ini terbukti dari tahun ke tahun sengketatanah terus mengalami peningkatan. Inti dari perkara ini Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan menempati/menguasai ruko milik Penggugatdengan alasan sudah membeli ruko tersebut dari pihak lain yang dianggap pemiliksebenarnya akibat perbuatannya pihak tergugat dihukum untuk membayar gantirugi serta mengosongkan ruko.Penelitian ini bertujuan untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaanputusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, untuk mengungkapkan faktorpenyebab belum dilaksanakannya putusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk,untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari belum terlaksananyaeksekusi, serta untuk mengetahui terhadap upaya hukum yang dilakukan pihak yangkalah.Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiandeskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskipsikan secarasistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu,mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Data yang ditelitidalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : Data Sekunder dan Data Primer.Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung.Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat asas-asas yang perlu dipenuhi salahsatunya adalah "Eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisde)". Maka dari itu untukmelaksanakan eksekusi dari suatu putusan pengadilan pihak Penggugat sudahmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untukmemberikan surat bahwa Putusan Pengadilan No. 22/Pdt. G/2022/PN Ptk, PutusanPengadilan Tinggi No. 2/Pdt. G/2023/PT Ptk, dan Putusan Kasasi No. 3499K/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap. Pihak Penggugat sudah mengajukansurat permohonan eksekusi namun belum keluar surat perintah dari KetuaPengadilan sebagai orang yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut,sehingga eksekusi terkait putusan pengadilan No. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk belumdapat dilaksanakan Akibat hukum yang ditimbulkan jika Tergugat tidakmelaksanakan putusan hakim yang bersifat kongkrit yaitu melanggar Pasal 195 HIRserta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang kalah yaitu Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).Kata Kunci: Sengketa Tanah, Eksekusi, Perbuatan Melawan Hukum, UpayaHukum.ABSTRACTLand registration is very decisive that humans and land have a legalrelationship as a fixed object. Disputes about land ownership still occur frequently,despite land registration and strong evidence in the form of land rights certificates,this is evident from year to year land disputes continue to increase. The essence ofthis case is that the Defendant has committed an unlawful act byoccupying/occupying the shophouse owned by the Plaintiff on the pretext of havingpurchased the shophouse from another party who is considered the real owner as aresult of his actions the defendant is ordered to pay compensation and vacate theshophouse.This study aims to find data and information about the implementation of courtdecision No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, to reveal the factors causing the nonexecution of court decision No. 26/Pdt. G/2022/PN. Ptk, to find out the legalconsequences arising from the non-execution, and to find out the legal remediestaken by the losing party.The nature of the research used in this research isdescriptive research. Descriptive research is research that describes systematically,factually, and accurately to a certain population or area, regarding certainproperties, characteristics, or factors. The data studied in this study consisted of 2(two) types, namely:Secondary Data and Primary Data. In this research, datacollection uses direct communication techniques.In the implementation of execution, there are principles that need to be fulfilled,one of which is "Execution is aimed at court decisions that have permanent legalforce (Inkracht van gewisde)". Therefore, to carry out the execution of a courtdecision, the Plaintiff has submitted a request to the Chairman of the PontianakDistrict Court to provide a letter that Court Decision No. 22/Pdt. G/2022/PN Ptk,High Court Decision No. 2/Pdt. G/2023/PT Ptk, and Cassation Decision No. 3499K/Pdt/2023 have permanent legal force. The Plaintiff has submitted a letter ofrequest for execution but an order has not yet been issued from the Chief Justice asthe person authorized to issue the letter, so that the execution related to courtdecision No. 26/Pdt. G/2022/PN Ptk cannot be carried out The legal consequencesarising if the Defendant does not carry out a concrete judge's decision, namelyviolating Article 195 HIR and legal remedies that can be taken by the losing party,namely Appeal, Cassation, and Judicial Review (PK).Keywords: Land Dispute, Execution, Unlawful Acts, Legal Remedie]]>
