<![CDATA[AbstractTerdapat tiga isu pokok yang difokuskan dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan (preventive), pemberantasan (repressive), dan pengembalian aset dari hasil korupsi (asset recovery). Dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi, Indonesia telah memiliki peraturan mengenai perjanjian timbal balik (mutual legal assistance) terkait pengembalian aset yang berada di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pengembalian aset Hendra Rahardja yang menggunakan perjanjian timbal balik pidana dan untuk mengetahui bagaimana alternatif model pengembalian aset untuk mencapai keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian statute approach dan case approach dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menganalisa bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah dalam proses pengembalian aset yang menyangkut lintas yurisdiksi jauh lebih rumit karena kecenderungan memiliki perbedaan hukum dan tak jarang juga dilindungi oleh hukum setempat, maka diperlukannya suatu bentuk kerjasama bentuk kerjasama hukum seperti mutual legal assistance (MLA) dalam membantu tracing asset, pembekuan hingga penyitaan. Untuk menyelaraskan instrumen MLA, maka konsep NCB asset forfeiture dapat dijadikan mekanisme alternatif dalam pengembalian aset negara yang dapat dijadikan muatan pada perjanjian MLA. Kata kunci: Hendra Rahardja, Hubungan Timbal Balik, Mutual Legal Assistance, NCB Asset Forfeiture, Perampasan Aset.AbstrakThere are three main issues focused on in combating corruption, namely prevention, repression, and asset recovery. In efforts to recover assets resulting from corruption, Indonesia has regulations concerning mutual legal assistance related to the recovery of assets located abroad. This research aims to identify the obstacles in the asset recovery of Hendra Rahardja using criminal mutual legal assistance agreements and to explore alternative asset recovery models to achieve substantive justice. The research method used is normative juridical, employing a statute approach and case approach with primary, secondary, and tertiary legal materials. The author analyzes legal materials using qualitative analysis techniques, which are then elaborated descriptively. The conclusion drawn is that the asset recovery process involving cross-jurisdictional matters is significantly more complex due to legal disparities and often protected by local laws. Thus, there is a need for legal cooperation mechanisms such as mutual legal assistance (MLA) to aid in asset tracing, freezing, and seizure. To align MLA instruments, the concept of NCB asset forfeiture can be utilized as an alternative mechanism in recovering state assets, which can be incorporated into MLA agreements.Keywords: Asset Confiscation, Hendra Rahardja, Mutual Legal Assistance, NCB Asset Forfeiture.]]>
