Abstract Binding deed of sale and purchase as an authentic deed made by a notary must meet the legal requirements of the agreement in order to have perfect strength of proof. In reality in the community, the making of a deed of binding sale and purchase without being motivated by the legal terms of the agreement as stipulated in the Civil Code still occurs. The purpose of this study was to determine the correct procedure for making the deed of binding sale and purchase as a valid agreement by a notary and to determine the legal consequences of making the deed of binding sale and purchase by a notary who does not meet the legal requirements of the agreement. The research method used in this study is a descriptive analytical normative legal research with three types of approaches, namely statue approach, analytical and conceptual approach, and case approach. The correct procedure for making a binding deed of sale and purchase by a notary must be carried out by fulfilling the legal requirements of the agreement, the terms of filing and the provisions of the material of its contents, as well as the formal and material requirements of the authentic deed as stipulated in the laws and regulations. The legal consequences of making a deed of binding sale and purchase by a notary who does not meet the legal requirements of the agreement can be canceled or null and void. Keywords: deed, sale and purchase agreement, valid terms of agreement Abstrak Akta pengikatan jual beli sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat sah perjanjian agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam kenyataan di masyarakat, pembuatan akta pengikatan jual beli tanpa dilatarbelakangi oleh syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan akta pengikatan jual beli yang benar sebagai suatu perjanjian yang sah oleh notaris dan untuk mengetahui akibat hukum pembuatan akta pengikatan jual beli oleh notaris yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Prosedur pembuatan akta pengikatan jual beli yang benar oleh notaris harus dilakukan dengan memenuhi syarat sah perjanjian, syarat pemberkasan dan ketentuan materi muatannya, serta syarat formil dan materiil akta otentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum pembuatan akta pengikatan jual beli oleh notaris yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian adalah dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kata Kunci: akta, pengikatan jual beli, syarat sah perjanjian