<![CDATA[AbstractThis thesis discusses the implementation of the principles of restorative justice based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice in Resolving Information and Electronic Transaction Crime Cases. The problem in my research is how to implement the principles of restorative justice based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice in resolving Criminal Cases of Violations of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The type of research used in this research is empirical legal (juridical) research or socio-legal research to be able to see and know more clearly what is happening in the field related to research on the application of the principles of Restorative Justice in law enforcement against criminal acts in the field of Information and Transactions. Electronic or cyber crime. Some of the discussions in this thesis are that the orientation towards law enforcement carried out by the Republic of Indonesia National Police has shifted from the Retributive concept which is oriented towards punishing perpetrators of criminal acts to the Restorative concept which is oriented towards recovering the impact of criminal acts. The Restorative Justice model approach in resolving Information and Electronic Transaction Crime cases, both at the investigation and investigation level at the National Police Institution, is based on the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. The implementation of the principles of Restorative Justice based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 is expected to help in accelerating the resolution of Information and Electronic Transaction Crime Cases as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Settlement of criminal cases by the National Police using the Restorative Justice settlement method can speed up efforts to provide recovery to both parties and provide legal certainty, benefit and a sense of justice for the community.Keywords: Restorative Justice, Police, ITE ABSTRAK Skripsi ini membahas Implementasi Prinsip Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun permasalahan dalam penelitian saya ini adalah bagaimana Implementasi Prinsip Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum (yuridis) empiris atau socio-legal research untuk dapat melihat dan mengetahui lebih jelas yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penelitian penerapan prinsip Restorative Justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kejahatan dunia maya. Adapun beberapa pembahasan skripsi ini adalah orientasi arah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisan Negara Republik Indonesia sudah bergeser dari konsep Retributif yang berorientasi kepada penghukuman pelaku tindak pidana ke konsep Restoratif yang berorientasi pada pemulihan dampak dari tindak pidana. Pendekatan model Keadilan Restoratif atau Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik baik tingkat penyelidikan maupun penyidikan pada Institusi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi prinsip Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 diharapkan dapat membantu dalam percepatan penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian kasus tindak pidana oleh Polri dengan metode penyelesaian Restorative Justice dapat mempercepat dalam upaya memberikan pemulihan kepada kedua belah pihak dan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.Kata Kunci: Restorative Justice, Kepolisian, ITE ]]>
