<![CDATA[Abstract The problem between PT Rajawali Jaya Perkasa and the Tanjung Jaya Abadi Producers Cooperative regarding payment for oil palm plantation profits from 2019 to 2023 has created tension in the relationship between the two parties. Initially, the two collaborated in developing oil palm plantations with a 60:40 core plasma partnership pattern, where the community was the land owner while the company acted as the plantation manager. However, a conflict arose when profit sharing payments were not received since the year of profit sharing in 2019. Mediation efforts have been carried out starting from the village and sub-district levels, involving institutions such as KOMNASHAM and the Kubu Raya District Government. Unfortunately, these efforts did not produce satisfactory results, the company even stated in an official letter that the plasma oil palm plantation land did not belong to the community. This statement caused confusion and disappointment on the part of the public who felt that the company had violated the agreement. The community considers the company's actions as an act of default considering that there is no distribution of harvest results for up to 4 years, this creates injustice. This research seeks to explain whether the problem of sharing profits that are not paid to community plasma is included in the characteristics of an act of default or not.This research applies normative research methods with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews and literature study of legal materials which became the basis of the cooperative relationship between the two parties. Data analysis uses a qualitative approach, where data is processed into narratives and arguments based on research findings.The results of the research show that the actions taken by the company towards the community can be clearly categorized as acts of default. This happens because there is an element of default where the company does not carry out the obligations written in the contract and agreed upon by both parties. Problem resolution is divided into 2, namely litigation and non-litigation, while what the Cooperative does through non-litigation methods, namely mediation, however the problem has not been resolved and is still continuing to this day. Key words: Cooperation; Corporation; Defauld. Abstrak Permasalahan antara PT Rajawali Jaya Perkasa dan Koperasi Produsen Tanjung Jaya Abadi terkait pembayaran bagi hasil perkebunan kelapa sawit dari tahun 2019 hingga 2023 telah menciptakan ketegangan dalam hubungan kedua belah pihak. Pada awalnya, keduanya menjalin kerjasama dalam pembangunan perkebunan sawit dengan pola kemitraan inti plasma 60:40, di mana masyarakat sebagai pemilik lahan sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola perkebunan. Namun, konflik muncul ketika pembayaran bagi hasil tidak diterima sejak tahun pembagian hasil pada tahun 2019, upaya mediasi telah dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga melibatkan lembaga seperti KOMNASHAM dan PEMDA Kabupaten Kubu Raya. Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan perusahaan menyatakan dalam surat resmi bahwa tanah perkebunan kelapa sawit plasma bukanlah milik masyarakat. Pernyataan ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di pihak masyarakat yang merasa bahwa perusahaan telah melanggar perjanjian. Masyarakat menganggap perbuatan perusahaan sebagai tindakan wanprestasi mengingat tidak adanya pembagian hasil panen hingga mencapai waktu 4 tahun hal ini menciptakan ketidakadilan. Penelitian ini berusaha menjelaskan apakah permasalahan pembagian hasil yang tidak dibayarkan ke plasma masyarakat masuk dalam karakteristik tindak wanprestasi atau tidak.Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang menjadi dasar hubungan kerja sama antara kedua belah pihak. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diolah menjadi narasi dan argumentasi berdasarkan temuan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat dapat jelas dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Hal Ini terjadi karena terdapat unsur wanprestasi dimana pihak perusahaan tidak melakukan kewajiban yang tertulis didalam kontrak dan di sepakati kedua belah pihak. Penyelesaian masalah di bagi menjadi 2 yaitu litigasi dan nonlitigasi, sedangkan yang dilakukan Koperasi melalui cara nonlitigasi yaitu mediasi, namun masalah tersebut belum juga terselesaikan dan masih berlanjut sampai saat ini. Kata kunci : Kerjasama; Korporasi; Wanprestasi.]]>
