<![CDATA[ABSTRACT In Immigration is an authorized institution responsible for overseeing the entry and exit of individuals from Indonesia. The Indonesian government strives to support economic growth through the tourism sector to enhance foreign exchange reserves. Therefore, the government grants visa-free short visits to foreign nationals. A visa is an approval for entry, manifested by a stamp and signature affixed by the relevant representative official on the applicant's passport. The Immigration takes action against foreign nationals committing immigration violations through Immigration Actions and law enforcement through the projustisia judicial process.The shortage of personnel in overseeing foreigners stems from the desire for foreigners to comply with applicable regulations. Foreigners entering Indonesia take advantage of the ease of visa-free visits by committing immigration violations, such as the misuse of the allowed stay period to engage in activities that violate immigration laws. This research aims to examine the law enforcement by immigration against foreigners who abuse the visa-free period.Based on the research findings, the criminal immigration law enforcement against foreign nationals residing in Indonesia beyond the permitted visa stay in Pontianak still faces significant obstacles, primarily due to limited human resources (HR). The main constraint lies in the limited ability to detect the expiration of visa permits for foreign nationals. Pontianak, as a hotspot for high visa violation cases, experiences significant challenges. The shortage of human resources hampers the efficiency of immigration officers in performing their duties. The limited number of officers makes it difficult to give adequate attention to each case and conduct comprehensive examinations of visa and residence permit documents. A proactive approach is needed, including investment in training, increased human resources, and the provision of advanced equipment to support early detection. Improved coordination among relevant agencies and adequate budget allocation is also crucial to enhance the effectiveness of criminal immigration law enforcement in Pontianak. By overcoming these obstacles, it is expected that law enforcement can be more optimal and efficient in handling visa violation cases by foreign nationals. Keywords : Law Enforcement, Foreign National, Visa ABTRAK Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan projustisiaKurangnya petugas dalam pengawasan orang asing berawal dari keinginan untuk orang asing turut serta mentaati peraturan-peraturan sebagaimana berlaku, orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum pidana keimigrasian terhadap warga negara asing yang tinggal di Indonesia melebihi visa izin tinggal di Kota Pontianak masih menghadapi hambatan yang signifikan, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kendala utama terletak pada kemampuan terbatas dalam melakukan pendeteksian dini terhadap masa berlaku visa izin tinggal bagi warga negara asing. Pontianak, sebagai titik dengan tingginya kasus pelanggaran visa, mengalami kendala signifikan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menghambat efisiensi petugas imigrasi dalam melakukan tugasnya. Jumlah petugas yang terbatas sulit memberikan perhatian pada setiap kasus dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen visa dan izin tinggal. Pendekatan proaktif dibutuhkan, termasuk investasi dalam pelatihan, peningkatan SDM, dan penyediaan peralatan canggih untuk mendukung pendeteksian dini. Koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait dan alokasi anggaran yang memadai juga penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana keimigrasian di Pontianak. Dengan mengatasi hambatan ini, diharapkan penegakan hukum bisa lebih optimal dan efisien dalam menangani kasus pelanggaran visa oleh warga negara asing. Kata Kunci: abstrak; hukum; jurnal; template]]>
