<![CDATA[Abstract Along with the times, the utilization of fish resources is not only done by catching fish from the wild but can also be done by cultivating fish. One aspect that must be met in fish farming is the fulfillment of the welfare of cultured fish. This study aims to determine the implementation of the provisions of Article 13 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 6 / PERMEN-KP / 2020 concerning the Implementation of Fish Welfare in Fish Farming has not been fully implemented by PT Harmoni Sumber Rezeki in Sungai Raya Islands District, Bengkayang Regency. This research method is empirical legal research, namely field research with a type of sociological juridical approach. This research aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The author uses a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques in this research through the author will use semi-structured interview techniques. The results of this research will be analyzed descriptively. The results of the study found that (1) The obstacles faced by business actors implementing the provisions of fish mortality include financial constraints, lack of knowledge and skills, non-compliance with regulations, limited access to technology and innovation, market demands, changes in consumer behavior. (2) Forms of efforts made by other business actors in the fisheries sector to implement the provisions of fish mortality include increasing knowledge, using improvised equipment and expecting socialization, guidance from the Government. Keywords: Fishery Resources, Fish Farming, Consumer Protection AbstrakSeiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan sumber daya ikan tidak hanya dilakukan dengan cara penangkapan ikan dari alam liar akan tetapi juga dapat dilakukan dengan cara pembudidayaan ikan. Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam pembudidayaan ikan adalah pemenuhan terhadap kesejahteraan ikan budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2020 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Budidaya Ikan Belum Sepenuhnya Di Laksanakan Oleh PT. Harmoni Sumber Rezeki Di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui penulis akan menggunakan teknik wawancara semi struktur. Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian didapati bahwa (1) Hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha melaksanakan ketentuan pematian ikan diantaranya adalah kendala finansial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, akses terbatas teknologi dan inovasi, tuntutan pasar, perubahan perilaku konsumen. (2) Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya di sektor perikanan untuk melaksanakan ketentuan pematian ikan mencakup peningkatan pengetahuan, penggunaan peralatan seadanya dan mengharapkan adanya sosialisasi, pembinaan dari Pemerintah Kata Kunci : Sumber Daya Perikanan, Pembudidayaan Ikan, Perlindungan Konsumen ]]>
