<![CDATA[Abstract Divorce is the last resort taken when a husband and wife can no longer align their views on marriage within a marriage bond. Divorce that occurs often creates new problems when there are rights and obligations that are not fulfilled by one of the parties, given the responsibility for the children as a result of the marriage. Problems that arise are usually in the form of mutual property and child custody. Usually matters regarding rights, obligations, joint assets and child custody have been determined in a divorce decision in the Religious Courts. The formulation of the problem in this research is to find out what are the basic legal considerations of District Court judges in trying Decision Number 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk and then rejecting the lawsuit. The purpose of this study is to find out and analyze the basic legal considerations of District Court judges in rejecting Decision Number 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk and to find out and analyze the legal remedies taken by ex-wives against ex-husbands for arbitrary assets and child custody after divorce. The research results achieved were that the legal considerations of the District Court Judge in rejecting the lawsuit in Decision Number 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk only referred to unlawful acts without regard to their authority to adjudicate the case. It is not the competence of the District Court in adjudicating the case, even though the District Court has considered the unlawful act to be the case in the lawsuit, but the authority of the Religious Court which is competent because the parties to the dispute in the case have previously been awarded a divorce at the Religious Court. Legal efforts made by the ex-wife against her ex-husband after the divorce should not have filed a lawsuit with the District Court but the Religious Court because the Religious Court has the authority to adjudicate because it has previously issued its divorce decision along with the rights and obligations of the parties after the divorce. Keywords: Decision, Rights, Children, Assets, Joint Property AbstrakPerceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika sepasang suami dan isteri tidak dapat lagi menyelaraskan pandangannya terhadap pernikahan di dalam sebuah ikatan perkawinan. Perceraian yang terjadi sering kali menimbulkan permasalahan baru ketika ada hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi dari salah satu pihak mengingat adanya tanggung jawab terhadap buah hati hasil dari perkawinan tersebut. Permasalahan yang timbul biasanya berupa harta gono-gini dan hak asuh anak. Biasanya hal-hal mengenai hak-hak, kewajiban, harta gono-gini serta hak asuh anak telah ditetapkan dalam putusan cerai di Pengadilan Agama.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam mengadili Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk dan kemudian menolak gugatan tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam menolak Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan mantan istri terhadap mantan suami atas harta gono-gini dan hak asuh anak setelah perceraian.Hasil penelitian yang dicapai adalah bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam menolak gugatan dalam Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk tersebut hanya mengacu pada perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan kewenangannya untuk mengadili perkara tersebut. Bukan kompetensi Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tersebut walaupun Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan perbuatan melawan hukumnya yang menjadi perkara dalam gugatan tersebut melainkan kewenangan Pengadilan Agama yang berwewenang karena para pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut telah terlebih dahulu diputus bercerai di Pengadilan Agama.Upaya hukum yang dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suaminya setelah perceraian seharusnya bukan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri melainkan ke Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama yang memiliki wewenang mengadili karena telah terlebih dahulu mengeluarkan putusan perceraiannya beserta hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Kata Kunci : Putusan, Hak, Anak, Harta, Gono-Gini]]>
