<![CDATA[AbstractArticle 19 UUPA Number 5 of 1960 which was followed up with Article 3 letter a Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the purpose of land registration is to provide legal certainty and legal protection. With the registration of land rights, a certificate will be given as proof of rights. In everyday life it is not uncommon for certificate problems to occur such as the existence of multiple certificates, this will result in legal uncertainty.In this research, the writer used normative-empirical legal research. The type of approach used is the statutory regulation approach and the case approach. The data source used is the main data source in the form of secondary legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and supporting data sources are used. The technique is carried out by means of library research and field studies. Then analyze the data descriptively.The reason for the occurrence of multiple certificates is that they can occur because of the owner or the National Land Agency itself. The legal consequence of issuing multiple certificates is that they do not guarantee legal certainty. Keywords: Double Certificate Abstrak Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang ditindaklanjuti dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan didaftarkannya hak atas tanah maka akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi permasalahan sertifikat seperti adanya sertifikat ganda, hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data utama berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan digunakan sumber data penunjang. Teknik dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian analisis data secara deskriptif.Penyebab terjadinya sertifikat ganda adalah bisa terjadi karena dari pemiliknya ataupun dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. Akibat hukum dari terbitnya sertifikat ganda yaitu tidak menjamin kepastian hukum. Kata Kunci: Sertifikat Ganda]]>
