<![CDATA[ABSTRACT In Article 54 of Law Number 30 of 2004 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, the Notary has the obligation to provide a copy of the deed to the debtor as an interested party. However, in general, notary and bank officials often do not provide a copy of the deed to the debtor, as happened in the case that is the object of this research.This research uses a normative juridical method by analyzing secondary data in the form of statutory regulations and legal research, as well as various literature such as books and journal articles that are relevant to this research.The result of this research is that the legal consequence of a deed that has been made or will be made by a notary official who is subject to administrative sanctions is that the deed will temporarily be transferred and held by the notary protocol holder. The legal considerations of the Palu High Court judges in Decision Number 03/Pdt/2013/PT.Palu and the Panel of Supreme Court Judges in Decision Number 2756K/Pdt/2013 are not in accordance with the legal objectives of providing justice, legal certainty and benefit. Apart from that, if no Judicial Review (PK) is carried out on Decision Number 2756K/Pdt/2013, then Decision Number 03/Pdt/2013/PT.Palu has permanent legal force, so that the losing party is sentenced to pay court costs of Rp. 500,000'-.Keywords: Agreement, Copy of Deed, Creditor, Debtor, Notary, Legal Remedies ABSTRAKPada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris memiliki kewajiban memberikan salinan akta kepada debitur sebagai pihak yang berkepentingan. Namun, secara das sein seringkali pejabat Notaris dan bank tidak memberikan salinan akta tersebut kepada debitur seperti yang terjadi pada perkara yang menjadi objek penelitian ini.Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum, serta berbagai literatur seperti buku dan artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum terhadap akta yang pernah dibuat atau akan dibuat oleh pejabat notaris yang dikenai sanksi administratif adalah akta tersebut sementara akan dialihkan dan dipegang oleh pemegang protokol notaris. Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Palu pada Putusan Nomor 03/Pdt/2013/PT.Palu dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2756K/Pdt/2013 tidak sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Disamping itu, dengan tidak dilakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Nomor 2756K/Pdt/2013, maka Putusan Nomor 03/Pdt/2013/PT.Palu berkekuatan hukum tetap, sehingga pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000"™-.Kata Kunci: Perjanjian, Salinan Akta, Kreditur, Debitur, Notaris, Upaya Hukum]]>
