<![CDATA[AbstractEvery citizen has the right to actively participate in general elections, especially persons with disabilities. However, in reality, during the simultaneous elections in 2019, the voter participation rate of persons with disabilities in Pontianak City was relatively low. One of the reasons behind this low participation is the lack of accessibility rights fulfillment. The guarantee of accessibility is regulated in PKPU Number 3 of 2019 concerning Vote Casting and Counting in General Elections. This research uses empirical research methods and a descriptive approach with both library research and field research. The research findings indicate that the accessibility rights of persons with disabilities have not been fulfilled due to several factors, such as inaccurate data collection by the organizers, lack of understanding about the definition of persons with disabilities by both the individuals themselves and the KPPS officers, minimal knowledge of accessibility among persons with disabilities, apathetic attitudes of persons with disabilities, unresponsiveness of election organizers, and partial election socialization. Efforts have been made to establish Disability-Friendly Voting Stations (TPS) and KPPS, as well as democracy volunteer programs that take the initiative to reach out to communities that have not exercised their voting rights. Keywords : general election; accessibility; persons with disabilities AbstrakSetiap warga negara berhak terlibat aktif dalam pemilihan umum terutama penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, pada pemilu serentak tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pontianak termasuk rendah. Salah satu alasan dibalik rendahnya partisipasi tersebut adalah belum terpenuhinya hak aksesibilitas. Jaminan aksesibilitas diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan deskriptif dengan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hak aksesibilitas penyandang disabilitas belum terpenuhi disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendataan yang belum akurat oleh pihak penyelenggara, kurangnya pemahaman mengenai definisi penyandang disabilitas baik oleh disabilitas itu sendiri maupun dari petugas KPPS, pengetahuan terhadap aksesibilitas masih sangat minim oleh penyandang disabilitas, sikap apatis dari disabilitas, ketidak tanggapan petugas penyelenggara pemilu, dan sosialisasi pemilu bersifat parsial. Upaya yang dilakukan adalah membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan KPPS yang ramah disabilitas, program relawan demokrasi dan berinisiatif untuk mendatangi masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya. Kata Kunci : pemilihan umum; aksesibilitas; penyandang disabilitas]]>
