<![CDATA[ABSTRACTAccessibility of services for persons with disabilities is also regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2020 concerning Accessibility to Settlements, Public Services and Protection from Disasters for Persons with Disabilities. In reality, there are several facilities that are still inadequate for people with disabilities to access at the Orchardz Hotel Ayani Pontianak with a 3 (three) star standard. For example, the ramp is still relatively high and there is only one ramp handle or handrail, there are no special rooms for people with disabilities, and so on, so that when carrying out activities, people with disabilities still need a companion to accompany their activities. The problem in this thesis is "How is the protection of consumers with special needs regarding hotel services (Study at Orchardz Hotel Ayani, Pontianak City?)." This research aims to gain an understanding of legal protection efforts for consumers with disabilities related to hotel services at Orchardz Hotel Ayani Pontianak and gain an understanding of the legal consequences related to violations of the rights of consumers with disabilities in the tourism sector.The approach method used in this research is empirical research. This method was implemented to obtain as much primary data as possible. In the research, the author used research in the form of field research (Field Research), namely research carried out by direct observation of data sources such as primary, secondary and tertiary data related to the author's research. The author uses data collection methods through interviews, namely to obtain information or information from sources directly with questions that have been prepared by the researcher. In this research, the author collected data through interviews with sources, the Manager of the Orchardz Hotel Ayani Pontianak and several consumers, especially consumers with disabilities.Based on the research carried out, the following results were obtained: The hotel building construction carried out must be able to provide the best service to consumers such as consumers with special needs or disabilities. As stated in Government Regulation Number 42 of 2020 concerning Accessibility to Settlements, Public Services, and Protection from Disasters for Persons with Disabilities article 28 paragraph (3) point b. In general, the legal consequences related to violations of the rights of consumers with disabilities in the tourism sector can vary depending on the legal regulations in force in a country. However, generally, many countries have adopted the principles of protecting the rights of consumers, including those with disabilities, in the context of the tourism sector, such as fines and administrative sanctions, civil lawsuits, violations of anti-discrimination laws, and operational suspensions.Keywords: Accessibility, Building Construction, Consumers Protection, DisabilityABSTRAKAksesibilitas pelayanan penyandang disabilitas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Pada kenyataannya, terdapat beberapa fasilitas yang masih kurang memadai untuk diakses bagi para penyandang disabilitas yang ada pada Orchardz Hotel Ayani Pontianak berstandar bintang 3 (tiga). Seperti halnya, ramp yang terbilang masih tinggi dan hanya terdapat satu pegangan ramp atau Handrail, tidak ada kamar khusus untuk penyandang disabilitas, dan lain sebagainya sehingga dalam melaksanakan kegiatan, penyandang disabilitas masih memerlukan pendamping untuk mendampingi kegiatannya. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah "Bagaimana perlindungan terhadap konsumen berkebutuhan khusus terhadap pelayanan jasa hotel (Studi pada Orchardz Hotel Ayani Kota Pontianak?)." Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen penyandang disabilitas terkait pelayanan jasa hotel di Orchardz Hotel Ayani Pontianak dan memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi hukum terkait pelanggaran hak konsumen penyandang disabilitas pada bidang pariwisata.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin. Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian berupa penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung pada sumber data seperti data primer, sekunder, serta tersier yang berhubungan dengan penelitian penulis. Penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara yaitu untuk memperoleh informasi atau keterangan dari narasumber secara langsung dengan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara terhadap narsumber Manager Hotel Orchardz Ayani Pontianak dan beberapa konsumen khususnya konsumen penyandang disabilitas.Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pembangunan gedung hotel yang dilaksanakan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen seperti konsumen berkebutuhan khusus atau disabilitas. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas pasal 28 ayat (3) poin b. Secara umum, konsekuensi hukum terkait pelanggaran hak konsumen penyandang disabilitas pada bidang pariwisata dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, umumnya, banyak negara telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak konsumen, termasuk penyandang disabilitas, dalam konteks sektor pariwisata seperti denda dan sanksi administratif, tuntutan hukum sipil, pelanggaran hukum anti diskriminasi, maupun penghentian operasional.Kata Kunci: Aksesibilitas, Bangunan, Disabilitas, Perlindungan Konsumen.]]>
