<![CDATA[Abstract Pornography encompasses attitudes, behaviors, actions, body movements, and sounds that are erotic and sensual, whether performed individually or collectively, or involving animals, and intentionally exhibited by one or more persons with the aim of arousing sexual desire. Pornography is a criminal act that violates decency and contravenes the prevailing legal norms in society. This is because the regulations or norms concerning Pornographic Criminal Acts that are currently in effect are not yet effective in providing a deterrent effect against perpetrators. In Indonesia, pornography is regulated under Law Number 44 of 2008 on Pornography, which is generally applicable throughout the entire country. However, in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, there is a specific law that uses Islamic Sharia as its legal basis. This indicates that Islamic Law is an integral part of the living law within the community. The purpose of this research is to understand the perspectives on Pornography according to Islamic Law and the new Criminal Code in Indonesia, demonstrating that there are differences and similarities between the two. In Islamic Law, pornography is strictly prohibited, whereas the definition of pornography in the new Indonesian Criminal Code is relatively broad and shares similarities with acts that violate decency. This research employs a normative legal research method focused on comparative law studies, particularly examining Islamic Law and the Criminal Code in relation to Pornographic Criminal Acts, and then analyzing them to draw a conclusion that there are common elements of pornography within both Islamic Law and the new Indonesian Criminal Code.Keywords: Pornography; Criminal Acts; Islamic Law; New Indonesian Criminal Code Abstrak Pornografi merupakan sikap, perilaku, perbuatan gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukan oleh orang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang. Pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat, Hal ini dikarenakan Peraturan atau Norma-norma tentang Tindak Pidana Pornografi yang berlaku masih belum efektif, dalam memberikan efek jera terhadap Pelaku yang melakukan Tindakan tersebut. Di Indonesia Pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berlaku umum di seluruh wilayah di Indonesia. Namun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mempunyai hukum yang berlaku khusus yang menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa Hukum Islam merupakan bagian hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tentang Pornografi menurut Hukum Islam dan KUHP Baru yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pandangan diantara keduanya, yang dimana dalam Hukum Islam, pornografi merupakan hal yang terlarang. Sedangkan dalam KUHP Baru di Indonesia, pengertian pornografi yang dibangun masih relative luas dan memiliki persamaan dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan pada penelitian perbandingan hukum, dalam hal Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Pornografi kemudian menganalisanya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu adanya persamaan unsur-unsur pornografi didalam Hukum Islam dan KUHP Baru di Indonesia.. Kata Kunci: Pornografi; Tindak Pidana; Hukum Islam; KUHP Baru di Indonesia]]>
